Penyingkiran 75 Pegawai KPK, dari Isu Taliban ke Tanda Merah
Peristiwa | 28 Mei 2021, 05:00 WIBMenurut Bima, 51 pegawai KPK tersebut mendapat penilaian negatif pada ketiga aspek, termasuk PUNP, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan perundang-undangan, NKRI, pemerintahan yang sah.
Namun, pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz, menyayangkan cap tak negatif tersebut. Ia menilai, narasi radikalisme atau Taliban kembali menguat karena indikator dan ukuran dalam TWK yang tidak jelas.
Baca Juga: MAKI Akan Ajukan Uji Materi Ke Mahkamah Konstitusi Terkait Perkara 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK
“Masalahnya mereka yang dianggap tidak lulus TWK dan dituding tidak cakap dalam wawasan kebangsaan tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan. Mereka yang selama ini mengkritik pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK,” ujar Darraz, Kamis (27/5/2021).
Analis media sosial dan digital Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyebut isu taliban dan radikal diembuskan secara sistematis pada 7 September hingga 13 September 2019. Fahmi menyebut kelompok pendukung revisi UU KPK menggunakan narasi lembaga antikorupsi itu dipenuhi dengan orang-orang yang berpaham radikal.
Padahal, dari 75 yang disingkirkan ada delapan nonmuslim. Dalam cuplikan film dokumenter KPK End Game karya Dandi Dwilaksono, dipaparkan penuturan pegawai KPK yang menepis tudingan taliban.
Riswin misalnya. Pegawai KPK beragama Buddha dari etnis Tionghoa ini heran dengan tudingan Taliban. "Kalau di KPK ada taliban, emang bisa orang seperti saya hidup di situ?" kata Riswin yang sudah empat tahun bergabung di KPK.
Sementara Andre Dedi Nainggolan, sambil berseloroh menepis isu taliban di KPK. "Saya bukan Taliban, saya saliban," katanya.
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV