> >

Beberapa Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ternyata sedang Tangani Korupsi Bansos sampai KKP

Hukum | 8 Mei 2021, 16:22 WIB
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengungkapkan sejumlah keanehan soal-soal pertanyaan saat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) peralihan pegawai KPK untuk menjadi ASN. (Sumber: Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama )

Baca Juga: Kasus Suap Wali Kota Tanjung Balai, Aziz Syamsuddin Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

"Tapi saya yakin dengan common sense yang ada dari 9 kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dari penanganan kasus tersebut," imbuh Giri.

Informasi soal nama-nama pegawai KPK yang tak lolos itu Giri dapatkan lewat perbincangan informal. Ia menyebut, sampai saat ini Pimpinan KPK belum membuat pengumuman resmi daftar nama pegawai yang tidak lolos TWK.

“Secara formal belum, tetapi sudah dibuka dan diperlihatkan kepada pegawai,” ujar Giri.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengungkapkan kecurigaannya terkait ketidaklulusan 75 pegawai lembaga antirasuah itu.

Abraham Samad mengatakan, ada skenario untuk “bersih-bersih” sejak revisi UU KPK yang sah pada 2019.

“Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu? Karena saya tahu persis bahwa 75 orang ini dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi, tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK,” kata Abraham Samad.

Ia mengaku yakin, pegawai-pegawai yang tak lolos TWK adalah orang berintegritas dan tak mau berkompromi dengan koruptor.

Baca Juga: Alasan Diadakannya Tes ASN Untuk Pegawai KPK

“Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan, apakah masih ada OTT sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang mencengangkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada,” imbuh Abraham Samad.

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK ini adalah sebagian dari 1.351 orang yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sampai saat ini, KPK belum membuka daftar orang-orang yang tak lolos.

“Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung hormati menegak hormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja kerja seperti itu,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers, Rabu (5/5/2021).

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Eddward-S-Kennedy

Sumber : Kompas TV


TERBARU