Jokowi Mania: Jangan Framing Presiden Jokowi Anti Pemberantasan Korupsi
Hukum | 7 Mei 2021, 19:43 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer tidak setuju Presiden Joko Widodo disebut memiliki kepentingan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu disampaikan Immanuel Ebenezer dalam tayangan Kompas Petang di KompasTV, Jumat (7/5/2021).
“Belum terbukti sampai detik ini ada pelemahannya,” kata Immanuel Ebenezer.
Bagi Immanuel Ebenezer, situasi yang terjadi di KPK saat ini tergantung kepada Pimpinan KPK bukan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Pemerintahan Presiden Jokowi Tak Bisa Selamatkan KPK
“Ini bukan di pemerintahannya, tetapi di pimpinan KPK itu sendiri, yang tidak berani menghukum mati korupsi Bansos, itu jadi catatan kita."
"Kedua, melakukan SP3 kasus BLBI dan ini menjadi catatan kita sebagai pendukung presiden,” katanya.
“Jadi gini lah, jangan mem-framing seakan-akan Presiden Jokowi ini anti terhadap pemberantasan korupsi. Beliau sampai saat ini punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Baca Juga: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Ini Alasannya
Immanuel menambahkan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan kepadanya bahwa pemerintahan terakhirnya adalah komitmen dalam penegakan hukum dan penguatan di KPK.
“Jadi jangan salahkan presidennya dong, jangan salahkan pemerintahnya. Salahkan kepemimpinan di KPK itu sendiri yang sampai detik ini tidak berani menghukum korupsi bansos,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Immanuel meyakini komitmen Jokowi untuk melakukan penegakan hukum dan penguatan KPK bukan hanya slogan semata.
Baca Juga: Mardani Ali Sera Desak KPK Transparan Soal 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes TWK
Untuk itu, sambung Immanuel, atas situasi yang terjadi di KPK tidak serta merta menyalahkan presiden.
“Presiden hari ini sibuk bagaimana menyelesaikan problem Covid-19 dan membangun bangsa ini lebih baik dan beradab,” ujarnya.
“Artinya jangan mem-framing seakan-akan Presiden Jokowi melemahkan (KPK),” tambahnya.
Immanuel menambahkan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan dirinya sangat muak dengan politikus, menteri, hingga pejabat di Kementerian yang melakukan permainan anggaran.
Atas dasar itu, Immanuel menilai yang perlu dikawal adalah kebijakan Ketua KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Itu yang lebih substansi, bukan persoalan Presiden Jokowi. Seakan-akan persoalan bangsa ini cuma di Presiden Jokowi terus. Apa fungsinya Ketua KPK,” kata Immanuel.
Baca Juga: Feri Amsari: Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK Dibuat-buat untuk Musnahkan KPK
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV