> >

PPP Ajak Golkar dan PKS Hadirkan Lebih dari Dua Capres untuk Hindari Rakyat Terbelah

Politik | 18 April 2021, 15:28 WIB
Ilustrasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan kunjungan ke Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu belakangan.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut bahwa koalisi Pilpres 2024 mendatang tidak menjadi bahasan utama silaturahmi PPP ke DPP Golkar dan PKS.

"Kalau ditanya Apakah dalam kunjungan PPP ke kantor DPP Partai Golkar dan DPP PKS disinggung atau tidak soal 2024, tentu disinggung tapi menu utama pembicaraan bukan itu," katanya, Minggu (18/4/2021).

Baca Juga: Ketum PPP Temui Presiden PKS, Awal Penjajakan Buat Koalisi di Pemilu Serentak 2024

Menurutnya, safari politik itu tidak menjurus kepada kepentingan pragmatis soal koalisi 2024, namun lebih kepada agenda menyangkut kepentingan masyarakat.

"Misal dengan Golkar bagaimana PPP dan Golkar mengawal agenda pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Dan kalau dengan PKS karena sama-sama partai Islam, jadi bagaimana sama-sama berkoalisi dalam legislasi yang menyangkut kepentingan umat Islam seperti RUU larangan minuman beralkohol dan RUU RUU lainnya," jelas Arsul.

Meski demikian, Arsul mengakui bahwa gambaran peta politik jelang Pilpres 2024 juga tetap menjadi salah satu bahasan safari politik tersebut.

Salah satunya PPP mendorong adanya lebih dari dua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 mendatang.

Hal tersebut guna menghindari pembelahan publik seperti Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Baca Juga: Waketum PPP Arsul Sani: Lingkaran Istana Jangan Dramatisir Isu Reshuffle Kabinet

"Kita sama-sama menyaksikan pada Pilpres 2014 dan 2019 pembelahan atau segregasi begitu tajam dan begitu lama. Bahkan Pilpresnya sudah selesai lama tapi pembelahannya belum terselesaikan. Kalaupun sekarang menurun karena pandemi Covid-19," ujarnya.

"Nah konsen-konsen ini kami sampaikan dalam konteks kepentingan jadi perhatian bersama bukan hanya soal kepentingan pragmatis siapa berkoalisi dengan siapa," sambung Arsul Sani.

 

Penulis : Fadhilah Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU