MAKI Sebut KPK Harusnya Gunakan Pasal 12 untuk Jerat Edhy Prabowo Hukuman 20 Tahun Penjara
Hukum | 17 April 2021, 05:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya menggunakan Pasal 12 untuk menjerat Edhy Prabowo dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lantaran, Edhy Prabowo memiliki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan atau bukan hanya sebagai ASN biasa.
Demikian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pada Jumat (16/4/2021).
“Edhy Prabowo itu kan punya jabatan, bukan sekedar PNS. Jadi bisa juga dikenakan pasal 12 di situ ancaman hukumannya bisa 20 tahun,” kata Boyamin.
Baca Juga: Dapat USD5.000, Pesilat Cantik Asal Uzbekistan Ini Ikut Kecipratan Uang Suap Edhy Prabowo
“Jadi sangat mengecewakan ketika KPK hanya fokus menerapkan Pasal 11. Karena Pasal 11 itu kan ancaman maksimal hanya 5 tahun,” ujarnya.
Boyamin Saiman menjelaskan, alasan di balik perlunya menggunakan Pasal 12 dalam perkara dugaan suap ekspor benih lobster, lantaran penunjukan perusahaan yang melakukan kargo itu tidak melalui proses yang benar.
“Kalau mau menjalankan aturan itu kan kargo siapapun kan boleh, tinggal mereka kompetisi harga, itu karena ditunjuk satu perusahaan, maka kemudian harga menjadi monopoli,” tambahnya.
Alasan lain KPK harusnya menempatkan Pasal 12 sebagai yang utama dalam dakwaan. Karena dalam kapasitas penunjukan kargo Palisade Logistics Indonesia, Boyamin meyakini ada proses berjenjang.
“Anak buahnya tidak bisa menunjuk satu itu (satu kargo. Kalau tidak dalam pengertian menjalankan kewajiban dari, katakanlah perintah atasan atau arahan atasan, supaya nilai harga yang terbentuk itu jadi tinggi jadi mahal,” tuturnya.
Baca Juga: Didakwa Terima Suap Rp27,5 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV