Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi, Demokrat: Harusnya Gerombolan Moeldoko, Bukan Kami

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Klaten, Ketua RT Sebut Pernah Ceramah di Masjid

“Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” kata Herzaky.

Herzaky menyebut, kelompok Moeldoko merugikan pemerintah, utamanya pejabat Kemenkumham yang mesti membuang-buang waktu untuk hal sia-sia.

“Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara,” ujar Herzaky.

Ia pun membantah pihaknya pernah mengaitkan Presiden Jokowi dengan konflik Partai Demokrat. Menurutnya, hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat pun sangat baik.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto Dikabarkan Jadi Saksi Nikah Atta Halilintar - Aurel Hermansyah

“Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tambah Herzaky.

Pihaknya pun balik menuduh Moeldoko membawa-bawa nama Jokowi dan berusaha membenturkan Presiden dengan Demokrat.

“Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV