> >

Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Garuda Indonesia: Kami Dukung Penuh

Sosial | 30 Maret 2021, 14:45 WIB
Ilustrasi sebuah pesawat Garuda Indonesia yang dioperasikan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). (Sumber: instagram @garuda.indonesia)

Kendati demikian, bila Satuan Tugas Covid-19 atau pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait penerbangaan saat mudik Lebaran 2021, maka pihaknya siap menerapkan hal tersebut nantinya.

Adapun beberapa peraturan yang tercantum dalam SE Nomor 12 Tahun 2021, yakni:

- Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, atau

Baca Juga: Upaya Garuda Indonesia Tekan Rugi, Erick: Stop Kerjasama Berbau Suap!

- Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau

- Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan

- Hasil tes tersebut digunakan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi electronic Health Alert Card (e-HAC)

- Khusus pelaku perjalanan transportasi udara ke Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan.

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik 2021, Ketua PBNU: Momen Gelorakan Gerakan  Lebaran di Medsos

Sebagaimana diberitakan KompasTV sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat pekan lalu menyebut pemerintah melarang mudik Lebaran 2021.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, kata dia, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.

Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik, Ini Kata Epidemiolog UGM Yogyakarta

Penulis : Gading Persada Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU