Terkait Wacana Mudik, Epidemiolog: Pemerintah Tidak Konsisten antara Perkataan dan Perbuatan
Berita utama | 17 Maret 2021, 16:29 WIBKOMPAS.TV - Dicky Budiman, pakar wabah dari Griffith University Australia, menyayangkan kebijakan pemerintah selama ini terkait masa libur panjang. Menurut Dicky, perkataan dan kebijakan pemerintah sering tidak sejalan.
Selama ini, Dicky mengamati, pemerintah memang mengimbau masyarakat untuk mengurangi perjalanan saat hari libur panjang atau long weekend.
Namun, pemerintah juga memberikan potongan harga pada angkutan umum jarak jauh, seperti kereta dan pesawat.
"Jadi tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan pemerintah, dan jika terus berlanjut hal itu akan menyebabkan lonjakan mudik. Lonjakan itu bisa memicu lonjakan kasus penyebaran Covid-19,” kata Dicky, Rabu (17/3/2021), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik 2021, Komisi IX: Sesuai Strategi Gas Rem Pemerintah dalam Penanganan Covid-19
Terkait wacana mudik tahun ini, Dicky meminta pemerintah tidak lagi memberi diskon pada sarana transportasi publik.
“Jika diperbolehkan mudik, pemerintah juga harus mengimbau agar tidak ada pemotongan harga atau diskon pada sarana transportasi seperti kereta dan pesawat. Karena akan sangat kontra produktif dengan tujuan pemerintah sendiri, yakni mengerem mobilitas," ujar Dicky.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan, pemerintah tidak melarang masyarakat mudik saat perayaan Idul Fitri 2021.
"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI. Selasa (16/3/2021).
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Ngotot Impor Beras 1 Juta Ton
Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Eddward-S-Kennedy
Sumber : Kompas TV