Jhoni Allen Sebut Isi Mukadimah AD/ART Partai Demokrat Berubah: AHY Harus Bertanggung Jawab

Sebab, Jhoni menilai, AHY-lah yang melakukan perencanaan terstruktur bahkan merampas hak kedaulatan para kader Demokrat.

"Agus Harimurti Yudhoyono harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke," ucapnya.

Tak hanya AHY, Jhoni Allen juga menyerang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut mengetahui dan membenarkan adanya mahar Pilkada yang dikenakan kepada kader.

Baca Juga: Sekjen Partai Demokrat Kubu Moeldoko Sindir SBY: 2 Periode Presiden Kantor DPP Tidak Dibangun

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar Pilkada," papar Jhoni.

Lanjut dia, SBY juga mengatakan bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar Pilkada) membeli kantor di Proklamasi," ucapnya.

Namun, Jhoni Allen yang mendengar penjelasan tersebut kaget dan merasa aneh kenapa selama 10 tahun SBY menjadi Presiden RI dari dukungan Partai Demokrat tidak berkontribusi dalam pembangunan kantor.

"Loh, Bapak dulu presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat dari DPC dan iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," tanya Jhoni.

Penulis : Rizky-L-Pratama

Sumber : Kompas TV