Pengamat: KLB Demokrat Untungkan Rezim Berkuasa, Kendaraan Politik Pilpres 2024

Pangi juga sepakat bahwa KLB ini terkait dengan kepentingan politik menuju Pilpres 2024.

“Bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” ujar Pangi.

Menurut Pangi, jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) juga perlu disoroti. Ia berkali-kali mengingatkan soal komitmen Moeldoko untuk tidak ikut campur urusan internal Partai Demokrat.

Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD, sejawat Moeldoko di pemerintahan mengakui KLB Demokrat sebagai masalah internal. Ia mengaku, pemerintah tak ikut campur.

Baca Juga: KLB Demokrat di Deli Serdang, Mahfud Sebut Pemerintah Tidak Bisa Melarang Karena Masalah Internal

“Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” tulis Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd.

Mahfud menyebut, masalah internal ini baru menjadi masalah hukum, bila ketua umum tandingan Partai Demokrat mendaftarkan diri ke Kemenkuhmah. Ia tak menyebut sama sekali nama Moeldoko yang terlibat dalam KLB kontra AHY itu.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV