> >

Pertanyaannya Jadi Persoalan, Jusuf Kalla: Sekadar Bertanya Saja Sudah Tidak Boleh

Politik | 15 Februari 2021, 18:40 WIB
Ilustrasi. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pertanyaannya yang menjadi persoalan di ranah publik. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jusuf Kalla menanggapi pertanyaannya yang menjadi pro-kontra di ranah publik.

Mantan Wakil Presiden itu meminta para pihak untuk tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait "Bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?"

Menurut Jusuf Kalla (JK), itu adalah sebuah pertanyaan yang mewakili kegelisahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.

JK minta para pihak tak perlu terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya itu.

"Apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan, dan itu wajar. Bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?"

"Itu murni pertanyaan, dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer."

"Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkritik," tutur JK dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Senin (15/2/2021).

Lagipula, katanya, dalam sebuah pemerintah demokrasi, kritik adalah hal yang sangat penting sebagai baigan dari koreksi jalannya roda pemerintahan.

"Apabila pemerintah ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing."

Baca Juga: Tanggapi Jokowi, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Seperti diketahui, dalam sebuah diskusi virtual bertajuk "Mimbar Demokrasi" yang digelar Fraksi PKS, Jusuf Kalla menjadi salah seorang pembicaranya.

Dalam kesempatannya, JK menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. "Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan Zaman JK juga Banyak Pengkritik Pemerintah Ditangkap: Inilah Demokrasi

 

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV

Tag

TERBARU