Pengamat Komunikasi Politik: Kritik ke Pemerintah Tidak Harus Pakai Solusi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjajaran Dadang Rahmat Hidayat menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak harus selalu menyertakan solusi. "Tidak harus selalu ada solusi. Masyarakat tidak punya tugas memberikan solusi," katanya saat diwawancara "Kompas Pagi" di Kompas TV, Sabtu (13/2/2021).

Menurut Dadang, jangan sampai ada pemikiran kalau tidak punya solusi, maka tidak boleh mengeritik. "Jadi jangan sampai, ah lo nggak punya solusi, jangan mengeritik," kata Dadang.

Menurutnya, yang penting dalam mengeritik adalah di dalamnya harus mengandung kebenaran. Sementara soal cara itu bisa jadi pilihan atau seni dalam menyampaikan kritik sehingga tidak perlu ada panduan atau diseragamkan.

Baca Juga: Tanggapi Jokowi, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Karena cara dalam mengeritik juga berkaitan dengan kultur atau pilihan. "Ada yang kritiknya nyelekit, mungkin lebih diperhatikan  kepada yang dikritik," tambahnya. Menurut Dadang, maka kritik "pedas" oleh pemerintah bisa jadi maksudnya kritik yang "nyelekit".

Pada sisi lain ada juga orang mengeritik dengan  cara biasa saja, namun malah tidak mendapatkan respon sehingga mungkin dengan cara keras bisa lebih diperhatikan. "Ini bicara soal kemampuan, strategi dan seni," jelasnya. "Jadi jangan kritik itu diatur. Nanti Kalau diatur jadi demokrasi terpimpin," ujarnya.  

Seperti diketahui, masyarakat saat ini sedang ramai mendiskusikan terkait ajakan Presiden Jokowi untuk mengeritik layanan publik. Sementara Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah membutuhkan kritik masyarakat yang pedas dan terbuka. Reaksi masyarakat beragam.

Baca Juga: Pelapor Novel Baswedan: Ini Bukan Kritik, Ini Provokasi

Bahkan, Jusuf Kalla yang pernah menanggapi Presiden Jokowi selama satu periode,  menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo  yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla  harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.     

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV