Demokrat Tunggu Respons Jokowi Soal Pernyataan AHY
Peristiwa | 1 Februari 2021, 19:24 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat tunggu respons Presiden Jokowi terkait surat yang dilayangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Pernyataan itu dikemukakan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada KompasTV, Senin (1/2/2021). “Kami sebenarnya menunggu respons Bapak Presiden terkait surat kami kepada Bapak Presiden. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” kata Herzaky.
Baca Juga: Masinton: Pidato AHY Mengganggu Pemerintahan, Jangan sampai Muncul Jokowi Melanggar Janjinya
Herzaky mengatakan banyak yang ingin mengetahui siapa sosok dekat Presiden Jokowi seperti disebut dalam konferensi AHY, siang tadi. Ditegaskan Herzaky, apa yang diungkapkan AHY bukan lah soal Partai Demokrat melawan Istana atau Biru melawan Merah.
“Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” ujar Herzaky.
Baca Juga: Habiburokhman Nilai AHY Lakukan Gimik Politik Picisan
Diungkap Herzaky, apa yang dikemukakan AHY merupakan hasil dari sejumlah pengakuan dan kesaksian sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.
“Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky.
Baca Juga: PDIP Tantang AHY Umumkan Siapa Sosok yang akan Rebut Paksa Demokrat di Lingkaran Jokowi
Sebelumnya dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat, Agus Yudhoyono mengungkapkan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menilai gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkarkekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY.
Baca Juga: Ini Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat
Dalam keterangannya, AHY menuliskan gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, AHY mengaku tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.
“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tuturnya.
Penulis : Ninuk-Cucu-Suwanti
Sumber : Kompas TV