Rizal Ramli: MK Mahkamah Kekuasaan, Tak Berbobot Intelektual
Politik | 17 Januari 2021, 16:10 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memprotes Mahkamah Konstitusi karena menolak gugatannya. Sebelumnya, Rizal melakukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
"MK lebih mendengarkan suara kekuasaan. Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami," tulis Rizal dalam keterangan resmi pada Minggu (17/1/2021).
Rizal mengklaim, putusan MK tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat sehingga menolak legal standing dirinya sebagai pemohon, bukan substansi gugatan.
Ia merujuk 12 kasus gugatan judicial review atas presidential threshold 20 persen. MK memproses sebagian besar gugatan itu dalam sidang.
Dia mempermasalahkan kenapa gugatannya ditolak karena Rizal bukan anggota partai. Ia menulis, sangat tak mungkin anggota partai politik mendampingi penggugat atau menggugat aturat itu karena parpol hendak melestarikan aturan itu.
"Mereka, parpol-parpol tersebut berkepentingan untuk terus melanggengkan sistem sistem demokrasi kriminal karena menguntungkan parpol-parpol secara finansial," kata dia.
Baca Juga: Gugatan Rizal Ramli Soal Ambang Batas Presiden Ditolak MK
Seperti diketahui, Rizal dan warga bernama Abdulrachim Kresno mengajukan gugatan uji materi pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai ambang batas pencalonan presiden pada 4 September 2019.
Rizal menggugat agar MK menghapus syarat ambang batas yang membatasi hak seseorang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ia menyebut, calon presiden mestinya dipilih sendiri oleh rakyat.
"Kita mengajukan judicial review ketentuan presidential treshold, kita menginginkan ketentuan itu 0 persen alias tidak ada," kata Refly Harun, Kuasa Hukum Rizal dan Abdulrachim.
Penulis : Ahmad-Zuhad
Sumber : Kompas TV