Din Syamsuddin: Anggota Muhammadiyah Tak Gila Jabatan, Tawaran Wakil Menteri Merendahkan Organisasi

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," tutur Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untukk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.

Baca Juga: Bank Syariah BUMN Merger, Muhammadiyah akan Tarik Dana Umatnya dan Alihkan ke Bank Syariah Kecil

Sosok Abdul Mu'ti

Dilansir dari Tribunnews.com, Abdul Mu'ti merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Ia sekaligus merupakan tokoh Muhammadiyah.

Nama Abdul Mu'ti diketahui sempat tercantum dalam daftar nama yang akan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi wakil menteri bersama lima orang lainnya.

Abdul Mu'ti masuk ke dalam daftar yang akan dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik 5 Wakil Menteri, Berikut Nama-Namanya

Namun, di hari pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru, Abdul Mu'ti mengungkapkan alasannya tak menghadiri acara pelantikan tersebut.

Lewat akun Facebook pribadinya, Abduk Mu'ti mengatakan, ia menolak tawaran menjadi wakil menteri karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang dinilainya sangat berat.

Meski begitu, Abdul Mu'ti mengatakan ia sempat menerima tawaran dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, setelah mengukur kemampuan diri, Abdul Mu'ti menolak tawaran itu.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Pahala Mansury Jadi Wakil Menteri BUMN

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV