> >

Komitmen dan Tekad Imigrasi: Lindungi-Layani PMI dari Ujung Rambut hingga Ujung Kaki

Hukum | 21 Desember 2020, 12:32 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi bersama Ketua BP2MI menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Lounge Pekerja Migran Indonesia, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jumat 18/12/20. (Sumber: Humas Kemenkumham RI)

Imigrasi sendiri, menurut Jhoni Ginting, telah lama memberikan kepedulian kepada PMI.

Di antaranya memberikan biaya nol rupiah alias gratis untuk pembuatan paspor bagi WNI yang pertama kali menjadi PMI. 

Kemudian, sejak September lalu, menyediakan jalur cepat atau fast track untuk proses pengurusan keimigrasian di bandara.

“Sejak September kami telah menyediakan jalur VVIP atau fast track khusus kepada PMI untuk proses keimigrasian," kata Jhoni.

Sedangkan penggratisan paspor telah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu berdasar Peraturan Menteri (Permen). 

Terakhir, lanjut Jhoni, ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020.

Sebelumnya diberitakan, Kemenkumham menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Lounge Pekerja Migran Indonesia, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jumat 18/12/20.

Jhoni mengatakan, ruang linkup kerjasama antara Kemenkumham dengan BP2MI meliputi empat hal. 
Pertama, Integrasi Sistem Informasi Manjemen Keimigrasian (SIMKIM). 

Kedua, penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Pintu. 

Ketiga, melakukan pencegahan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprocedural, dan keempat peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kerjasama ini membentuk integrasi dan sinergi antara sistem yang dimiliki Imigrasi dan BP2MI," katanya.

Baca Juga: Kemenkumham Awasi secara Ketat Permohonan Calling Visa Warga Negara Asing

Sebagai contoh, Jhoni menambahkan, SIMKIM terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia atau Sisko P2MI dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja.

Nota Kesepahaman itu kemudian pada tataran teknis ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Sekretariat Utama BP2MI. 

“Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk komitmen Imigrasi dan BP2MI untuk secara aktif mengambil peran dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing,” kata Jhoni, menegaskan.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU