Kata Presiden Jokowi Tanggapi Tewasnya 6 Anggota FPI
Peristiwa | 13 Desember 2020, 14:33 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Jokowi menyatakan demikian menanggapi peristiwa yang menyita perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Itu antara lain terkait tewasnya 4 warga Sigi dan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI).
Baca Juga: Luhut: Presiden Jokowi Mau Disuntik Vaksin Ramai-ramai dengan Rakyat
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/12/2020).
Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri secara adil.
“Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," ujar Jokowi.
Baca Juga: 3 Tersangka FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi, bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara.
Kepada aparat hukum, Jokowi menegaskan, agar tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan hukum.
Dalam menjalankan tugasnya, Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum harus mengikuti aturan, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Jokowi.
Baca Juga: Rizieq Shihab Selesai Jalani Pemeriksaan, FPI: 5 Tersangka Lain Nanti Menyusul
Adapun mekanisme hukum, kata Jokowi, telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai.
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tutur Jokowi.
Diketahui, pada kesempatan tersebut Jokowi didampingi oleh Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto.
Baca Juga: Jokowi Intruksikan Menko Polhukam Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV