> >

Nurhadi dan Rezky Lolos dari TPPU, Ini Kata KPK

Hukum | 22 Oktober 2020, 23:08 WIB
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018). Nurhadi Abdurrachman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Sumber: Antara foto/Reno Esnir)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jaksa penuntut Umum pada KPK tidak mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiyono dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Padahal dalam surat dakwaan, jaksa menerangkan hasil uang suap yang diterima Nurhadi telah digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli lahan, kendaraan dan membayar utang.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan KPK tidak ingin gegabah untuk menerapkan TPPU terhadap Nurhadi.

Baca Juga: Nurhadi Didakwa Terima Suap 45,726 Miliar dari Pihak yang Beperkara di MA

Hal tersebut berkaca dari kasus korupsi Alkes dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang dinyatakan tidak melakukan TPPU oleh majelis hakim Pengadian Tipikor Jakarta.

Namun, Karyoto menjelaskan, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango telah menyampaikan ada kemungkinan TPPU yang dilakukan oleh Nurhadi.

Saat ini penyidik KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat kembali Nurhadi dengan sangkaan TPPU.

Di samping itu, KPK juga masih menunggu putusan hakim terkait kasus suap dan grativikasi yang dilakukan Nurhadi bersama-sama menantunya.

Baca Juga: KPK Sita Vila dan 5 Mobil Mewah Milik Tersangka Korupsi Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Setelah ada keputusan bahwa Nurhadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, maka peluang KPK untuk menjerat kembali Nurhadi dan Rizky sebagai tersangka kasus TPPU sangat terbuka.

"Nah ini kan baru kita kumpulkan karena belajar dari kasus TCW, kita harus hati-hati terhadap pengenaan pasal TPPU,” ujar Karyoto saat jumpa pers, Kamis (22/10/2020).

"Kalau kita mendapatkan tindak pidana asal atau 'predicate crime'-nya, tentunya akan kita naikkan lagi dengan kasus TPPU," imbuhnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Nurhadi secara bersama-sama dengan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap senilai total Rp45,726 miliar.

Baca Juga: KPK Diminta Ungkap Pihak yang Bantu Pelarian Nurhadi

Selain itu Nurhadi dan Rezky juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang senilai total Rp37,287 miliar.

Suap yang diterima Nurhadi melalui menantunya itu didapat dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto selaku pihak yang beperkara di MA.

Sementara grativikasi diterima Nurhadi dari lingkungan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK).

Adapun uang suap yang diterima Nurhadi melalui Rezky digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: ICW dan Lokataru Dorong KPK Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan TPPU

Seperti membeli lahan sawit di Padang Lawas, ditransfer ke istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida, membeli tas Hermes, membeli pakaian, membeli mobil Land Cruiser, Lexus, Alpard beserta aksesoris.

Kemudian membeli jam tangan, membayar utang, berlibur keluar negeri, menukar dalam mata uang asing, merenovasi rumah serta kepentingan lainnya.

 

Penulis : Johannes-Mangihot

Sumber : Kompas TV


TERBARU