> >

Geram Dituding Dalangi Demo Tolak Cipta Kerja, Andi Arief: Lama-lama Kami Usul SBY Ikut Aksi Massa

Politik | 11 Oktober 2020, 00:11 WIB
Ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat orasi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2017). SBY menyampaikan pidato politik dalam rangkaian Dies Natalies ke 15 partai Demokrat yang diawali Rapimnas. (Sumber: KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

"Akun tersebut mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin."

Ossy mengaku bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada SBY merupakan bentuk framing karena Partai Demokrat salah satu pihak yang menolak UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Politisi Demokrat: Tak Ada Selembar Pun Naskah RUU Cipta Kerja yang Dibagikan

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan sudah mengantongi dalang di balik demo penolakan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, gerakan didalangi oleh seseorang. Pemerintah meyakini, ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja yang menolak UU Cipta Kerja alias Omnibus Law.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dalam acaa salah satu program di TV Nasional.

Baca Juga: Ketua DPD Partai Demokrat Yogyakarta Bantah Pimpin Demo Berujung Kericuhan di Malioboro

Airlangga Hartarto mengklaim tokoh di balik demo adalah seorang tokoh yang memiliki kepribadian dengan ego sangat besar.

Menurutnya, tokoh besar ini hanya bermain di balik layar. Pemerintah pun, kata Airlangga, telah memantau tokoh tersebut dan tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum jika situasi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.

Seperti diketahui, unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.

Unjak rasa tersebut dilaporkan mengalami kericuhan di sejumlah tempat di Indonesia. Polri dilaporkan telah menangkap ribuan peserta ujuk rasa.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU