AIMAN Eksklusif! - TNI, Pandemi, dan Isu PKI

Tiga kata dalam judul di atas, relevan dikaitkan dengan insiden yang terjadi di Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan. Unsur kejadiannya adalah, Purnawirawan Jenderal TNI, Protokol Kesehatan, dan Upaya Persuasi dari Jajaran Kodam.

Peristiwa ini bermula saat sejumlah Purnawirawan TNI, yang banyak menggunakan Baret Kesatuannya dimana mereka pernah mengabdi, tak lupa dengan tanda bintang di baretnya, yang menunjukkan pangkat Jenderal.

Di antaranya yang tampak adalah Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Mereka tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN).

Suasana awalnya tampak tenang, baris berbaris untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan, memberikan penghormatan pada korban peristiwa G30S/PKI.

Baca Juga: Detik-detik Ratusan Pedemo Kocar-kacir Diserbu Pendukung Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Bentrok Purnawirawan Jenderal Vs Massa yang Datang Tiba-Tiba

Karena dianggap tidak menaati protokol kesehatan, maka dengan cara persuasi Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Ucu Yustiana, mengingatkan para Purnawirawan Jenderal untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan.

Belakangan muncul sejumlah massa yang berseberangan dengan Para Purnawirawan Jenderal ini. Kericuhan tak terhindarkan. Sejumlah Purnawirawan mengejar massa yang menggunakan angkutan umum. 

Apa yang terjadi sesungguhnya? Mengapa isu PKI terus muncul, hantu atau fakta?

Kata Mantan Panglima TNI

Dalam sejumlah kesempatan diwawancara oleh Media Massa, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengungkapkan bahwa aksi PPKN ini, sudah meminta izin dari Garnisun. Gatot juga mengatakan bahwa acara PPKN ini merupakan undangan dari Letjen Marinir (Purn) Suharto.

“Saya hadir ke sana atas undangan Letjen Purn Marinir Suharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya minta saya sebagai irup (inspektur upacara). Saya bilang Pak, saya jangan irup karena bapak sebagai pimpinan PPKN, seperti yang dikutip dari Youtube TVOne, Jumat (2/10/2020).

“Lalu saya tanya apakah sudah izin ke Garnisun? Lalu Pak Harto proses izin ke Garnisun sudah ada. Nah kalau sudah ada, minta perwira upacaranya dari Garnisun. Itu sudah dilaksanakan,” ujar Gatot.

Jawaban Pepabri

Atas kejadian ini, Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Jenderal (Purn) Agun Gumelar yang diwawancara di Kompas TV mengungkapkan,

"Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus," kata Agum pada hari yang sama.

"Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat. Ini malah kejar-kejaran dengan mahasiswa. Apa itu," ungkap Agum menyatakan kekecewaannya. Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat," katanya.

Apa yang terjadi?

Saya mendatangi Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Menurut Dudung, Para Purnawirawan yang tergabung dalam, tidak memiliki Izin. 

"Izin untuk menggelar ziarah itu ditunjukkan ke Kemensos karena TMP Kalibata di bawah Kemensos, namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19.

Selain itu,  di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan, untuk mendukung KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung kepada saya.

Saya bertanya, isu PKI (Partai Komunis Indonesia), kepada Pangdam. Selama ini isu PKI kerap disuarakan terutama oleh kalangan Purnawirawan TNI. Tidak pernah pernyataan ini ditanyakan kepada Prajurit aktif. Saya bertanya pada pimpinan Militer Wilayah Jabodetabek tertinggi. 

"Panglima, saya bertanya, apakah PKI itu masih ada?" kata saya.

Tidak ada!, Jawab Pangdam.

Lalu saya sambung, "bukankah Ideologi itu tidak pernah mati?"

Pangdam menjawab, "Jika ada komunisme atau militansinya (semangatnya), apakah ada buktinya? kan tidak!"

Saya lanjutkan bertanya, "artinya Anda berbeda pendapat dengan purnawirawan?"

Pangdam dengan singkat menjawab, "Purnawirawan yang mana? ada banyak purnawirawan, tentu tidak layak dikaitkan hanya dengan segelintir purnawirawan saja!"

Lepas dari perdebatan ada atau tidaknya PKI, kini. Memang memancing sejumlah pertanyaan. Jika memang ada, apakah laku? 

Bukankah kini kapitalisme yang paling depan memimpin sendi - sendi kehidupan banyak negara di dunia. Kapitalisme berbasis kesempatan luas bagi individu dan punya konsekuensi kesenjangan yang tinggi antar masyarakat, sementara komunisme berbasis sama-rata, sama-rasa yang sentralistis berpusat pada militer dan Central Bureau alias Partai Komunis. Dua hal ini saja sudah bertentangan dengan kehendak zaman. 

Dan mengapa isu ini, baru muncul pada 2015, setelah lama tak muncul? 

Pertanyaan - pertanyaan yang mesti dijawab dengan pengetahuan plus kepala dingin. Bukan dengan data yang kebanyakan berbasis berita tak jelas apalagi hoaks dan menyebar ke ruang - ruang emosi pribadi!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!!!

 

Penulis : fadhilah

Sumber : Kompas TV