PBNU Tekankan Pilkada Dikawal Bersama Agar Tak Timbulkan Risiko Besar
Pilkada serentak | 22 September 2020, 20:48 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah ancaman pandemi Covid-19 ini, pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) telah memutuskan untuk tetap melanjutkan tahapan pilkada 2020.
Keputusan itu menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan akan mengawal keputusan itu.
Baca Juga: PBNU dan Jusuf Kalla Sarankan KPU Tunda Pilkada
Ia menekankan bahwa jangan sampai penyelenggaraan pilkada justru menimbulkan risiko bagi masyarakat.
"Kalaupun ini sudah menjadi keputusan, ya kita kawal bersama untuk proses keberlangsungannya ini agar tidak menimbulkan satu risiko yang besar," ujar Helmy kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2020).
Untuk itulah PBNU menyarankan agar metode kampanye tatap muka diubah dengan kampanye online atau daring.
Menurut Helmy, kampanye terbuka dan tatap muka menjadi tahapan Pilkada yang rawan menimbulkan kerumunan massa.
Jika metode ini diganti, ia yakin risiko penularan Covid-19 saat pilkada bisa dikurangi 80 hingga 90 persen.
"Kalau kita bisa menghilangkan satu tahapan kampanye tatap muka ataupun terbuka, itu seperti yang saya katakan tadi sudah mengurangi 90 persen bahkan risiko penularan," tutur Helmy.
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV