Alasan PSI 'Walk Out' saat Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2019.

Rapat paripurna Raperda P2APBD tersebut digelar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).

Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar. Mereka memutuskan untuk walk out usai melayangkan protes dan kritikan pada rapat tersebut.

Baca Juga: Anies Sahkan P2APBD, 4 Fraksi "Walk Out"

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengungkap alasan melakukan walk out.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan aksi walk out yang dilakukan fraksinya adalah bentuk aksi protes terhadap laporan P2APBD tahun 2019 tidak transparan.

"Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas," ujar August saat dikonfirmasi yang dilansir dari kompas.com, Selasa (8/9/2020).

Menurut August, upaya agar laporan itu bisa tranparan terus dilakukan PSI. Pasalnya, PSI telah mengirimkan surat permintaan data penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel pada 15 April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Namun hingga saat ini belum juga diberi tanggapan.

"APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu," kata dia.

August menilai, Pemprov DKI kerap berkilah saat diminta pertanggungjawaban anggaran, padahal ditemukan beberapa pos anggaran yang janggal.

Baca Juga: Mengintip Kehebatan Robot Pemadam Kebakaran Seharga Miliaran Rupiah Milik Jakarta

Kejanggalan itu antara lain anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), di mana terungkap adanya temuan BPK dalam pembelian robot pemadam dengan jumlah sekitar Rp1,4 miliar dan Rp840 juta.

Akibatnya, Dinas Gulkarmat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada daerah.

"Temuan BPK ini baru disampaikan setelah kami tanya. Seharusnya temuan BPK seperti ini dipaparkan di awal, sehingga kita semua bisa mengetahui dan ambil sikap," ujar August.

August pun mengingatkan bahwa APBD disusun bersama-sama antara eksekutif dan DPRD. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran bisa efisien dan efektif.

Contoh anggaran tidak transparan yang disorot PSI adalah Formula E di Dinas Pemuda Olahraga. Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar uang commitment fee Rp360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020.

Baca Juga: Anies Baswedan: Demi Keselamatan dan Kesehatan Warga DKI, Formula E Ditunda

Sementara itu, pada APBD 2020 juga telah dibayarkan commitment fee sebesar Rp200 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2021.

Di sisi lain, pelaksanaan Formula E tahun 2020 yang sedianya dilakukan bulan Juni telah dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan Formula E tahun 2021 belum ada kejelasan.

"Kami tidak melihat adanya kemauan politik atau political will dari Pak Gubernur untuk mengembalikan uang ini, padahal sekarang sedang kondisi defisit anggaran," ucap dia.

Ia menambahkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk melakukan evaluasi kemampuan eksekutif melaksanakan anggaran.

"Ini adalah proses yang sangat penting, jangan hanya jadi formalitas tahunan. Fraksi PSI tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kita minta data dibuka dan dibahas secara mendalam," tutup August. 

#WalkOut #AniesBaswedan #PSI

Penulis : Desy-Hartini

Sumber : Kompas TV