Ancaman "Reshuffle" Kabinet Jokowi: Serius atau Hanya Gimmick?
Catatan jurnalis | 7 Juli 2020, 10:27 WIBSaat itu, koalisi pemerintahan Jokowi mengizinkan Golkar dan PAN untuk bergabung dan kemudian mendapat posisi di kabinet. Secara politik hal itu dimungkinkan.
Pasalnya, Jokowi pasti berpikir untuk bisa merangkul sebanyak mungkin dukungan untuk kelancaran agenda dan kebijakannya. Terlebih, dukungan itu diperlukan untuk periode keduanya.
Baca Juga: Hasil Survei, Yasonna, Erick hingga Luhut Masuk Daftar Layak Di-reshuffle
Gonta-ganti Menteri
Reshuffle kabinet sebenarnya sesuatu yang lazim di republik ini dan banyak dilakukan presiden sebelum Jokowi. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi melakukan empat kali perombakan kabinet.
Reshuffle pertama dilakukan dalam tempo yang terbilang cepat, yakni pada 12 Agustus 2015 atau lebih kurang setelah 10 bulan kabinet Indonesia Kerja berjalan sejak dilantik pada 27 Oktober 2014.
Kala itu menteri yang dicopot dalam reshuffle tersebut, di antaranya Menko Perekonomian Sofjan Djalil yang digantikan Darmin Nasution, Menkopolhukam Tedjo Edhy digantikan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mendag Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong.
Perombakan jilid II dilakukan pada 27 Juli 2016. Dalam perombakan ini Jokowi di antaranya mencopot Menhub Ignasius Jonan dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Archandra Tahar, dan Menperin Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto.
Reshuffle jilid II digunakan Jokowi untuk mengakomodasi parpol yang baru merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, yakni Golkar dan PAN. Dari PAN yang masuk adalah Asman Abnur menggantikan Yudy Chrisnandi sebagai Menteri PAN-RB.
Kemudian reshuffle jilid III dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Kala itu, Jokowi mencopot Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim dan digantikan Idrus Marham dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki digantikan Jenderal (Purn) Moeldoko.
Terakhir, reshuffle dilakukan pada 24 Agustus 2018 yakni mencopot Mensos Idrus Marham yang tersangkut kasus korupsi dan menggantinya dengan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga: Survei: 72,9 Persen Publik Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Menteri
Selain AHY dan Mumtaz Rais, sejumlah nama yang dikabarkan akan merapat ke Istana dan mengisi posisi menteri beredar.
Nama-nama tersebut di antaranya Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menggantikan Mahfud MD.
Selain itu ada nama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir yang dikabarkan akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Nadiem Makarim.
Sementara Ketua Umum PB IDI Daeng Muhammad Faqih disebut akan menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan dan politikus PAN Soetrisno Bachir akan mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga masuk radar dan dikabarkan akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.
Berikutnya ada Triawan Munaf sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Letjen TNI Donny Munardo menjadi Kepala BIN, Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rachmat Gobel menjadi Menteri Pertanian, dan Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjadi Menteri Perhubungan. Sementara Erick Thohir menjadi Menteri Perdagangan dan Mahfud MD menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Sejauh ini pihak Istana belum menanggapi terkait isu reshuffle kabinet, juga daftar nama yang diklaim akan menjadi menteri baru Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahkan mengatakan, wacana perombakan reshuffle kabinet yang diembuskan Presiden Jokowi bergantung pada progres kinerja para menterinya.
Baca Juga: Menteri Perdagangan Tak Terpengaruh Isu Reshuffle Kabinet
Apabila jika progresnya bagus, maka isu reshuffle kabinet yang sempat ramai dibahas dan didiskusikan sudah tak relevan.
Jadi, mari kita tunggu langkah Jokowi. Apakah dia akan melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk membubarkan lembaga dan mengganti menterinya yang tak becus bekerja?
Atau video kemarahan Jokowi di sidang kabinet paripurna berdurasi 10 menit 20 detik tersebut hanya gimmick belaka?
Penulis : Desy-Hartini
Sumber : Kompas TV