> >

Ancaman "Reshuffle" Kabinet Jokowi: Serius atau Hanya Gimmick?

Catatan jurnalis | 7 Juli 2020, 10:27 WIB
Para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo ke masyarakat sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Oleh: Mustakim

Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terkait kinerja para menterinya dinilai tidak optimal.

Reshuffle kabinet atau perombakan jajaran menteri Jokowi menjadi isu hangat yang terus menguat. Isu ini menjadi perbincangan banyak pihak usai video rekaman rapat kabinet yang mempertontonkan kemarahan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna viral.

Baca Juga: Momen Prabowo Bungkam Ditanya Soal Isu Reshuffle

Wacana perombakan kabinet terlontar langsung dari mulut Jokowi. Presiden dua periode ini kesal lantaran tidak puasnya dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Kekecewaan dan kemarahan itu tampak dari kalimat-kalimat yang disampaikan Jokowi di depan para menteri.

Tak Kompak

Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019. Artinya, mereka baru bekerja sekitar delapan bulan.

Kabinet di periode kedua Jokowi ini diisi orang-orang 'titipan' partai pengusung utamanya di Pilpres 2019 plus Partai Gerindra yang menyusul masuk koalisi dan kalangan profesional.

Sejumlah kalangan menilai ancaman Jokowi merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, kinerja sejumlah menteri memang tak kentara selama pandemi.

Ekonomi terus merosot dan terancam resesi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana sementara virus corona juga masih menggila.

Di masa pandemi ini, para menteri seharusnya memiliki sense of crisis dan bekerja ekstra keras untuk membantu Jokowi bukan bersembunyi di balik regulasi atau sekadar mencari panggung demi mengail untung.

Baca Juga: Mensesneg Pratikno: Jangan Ribut, Reshuffle Kabinet Tidak Relevan Dilakukan

Tak hanya itu, sejumlah menteri juga terlihat jalan sendiri-sendiri bahkan dinilai berseberangan dengan kebijakan Jokowi. Banyak pernyataan Presiden Jokowi yang justru dianulir bawahannya sendiri.

Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Ada pula sederet saling silang kebijakan Jokowi dan respons para pembantunya yang berbeda.

Kocok Ulang Koalisi

Sejak isu reshuffle kabinet mencuat, muncul spekulasi siapa saja menteri yang akan dicopot dan diganti. Selain itu, muncul nama-nama baru yang dikabarkan atau disodorkan untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi.

Sebut saja nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pria yang baru saja dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini dikabarkan akan masuk Istana dan bergabung dalam kabinet Jokowi.

Baca Juga: IPO Rilis Nama-nama yang Berpeluang Kena Reshuffle, 3 Menteri Ini Teratas

Selain AHY, nama lain yang muncul adalah Mumtaz Rais. Berbeda dengan AHY, anak politikus senior Amien Rais ini disodorkan langsung oleh elite PAN untuk menjadi salah satu kandidat menteri.

Selain Mumtaz, ada sejumlah nama lain yang disodorkan partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi ini para Pilpres 2019 lalu ini. Di antaranya Soetrisno Bachir (Ketua Wanhor DPP PAN), Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN), dan Teguh Juwarno (eks Ketua Komisi VI DPR RI).

Munculnya nama-nama dari partai nonkoalisi pendukung Jokowi ini ditanggapi miring partai koalisi pendukung Jokowi.

Mereka menyatakan, sebelum menyodorkan nama dan bergabung dalam kabinet, sebaiknya PAN menentukan sikap politiknya terkait pemerintahan Jokowi. Mereka harus menerima plus minus Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan tidak main dua kaki di kemudian hari.

Menambah gerbong koalisi di tengah jalan sebenarnya bukan hal baru bagi Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini pernah melakukan hal tersebut saat menjabat presiden pada periode pertama.

Penulis : Desy-Hartini

Sumber : Kompas TV


TERBARU