Catatan dan Agenda Penting Usai Pilkada

Kepala daerah terpilih seyogianya mampu menjaga jarak yang sama dengan partai-partai politik untuk menghindari konflik kepentingan. Sulit memang, karena tak sedikit figur-figur kandidat terpilih adalah juga elit partai politik lokal. Kesulitan lain adalah hambatan psikologis karena tidak dipungkiri, partai-partai politiklah yang mengusungnya memenangi Pilkada. Belum lagi menjaga jarak dengan pihak-pihak lain yang turut menyokongnya memenangi Pilkada. 

Mengapa “menjaga jarak” ini penting? Pengalaman membuktikan, berbagai selingkuh kepentingan para kepala daerah terpilih berbuah korupsi dalam berbagai bentuk. Menurut catatan laporan KPK (2020), tak kurang dari 114 kepala daerah (17 gubernur, 74 bupati, dan 23 walikota) yang tersangkut pidana korupsi sepanjang tahun 2004-2019. Kebanyakan adalah kasus suap dan gratifikasi, selain juga penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Diyakini, aneka kasus ini berkorelasi erat balas jasa atas dukungan dalam pilkada, sebagai dampak dari politik biaya tinggi. 

Pilkada memang menjadi ajang pembuktian yang penting apakah figur-figur kepala daerah yang bertanding dan terpilih mampu “lulus” mengemban amanah dengan baik atau tidak. Bukan rahasia umum, kepala daerah memiliki konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan.

Mereka yang terpilih harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk membangun daerah. Orang baik penting, tetapi itu saja tidak cukup. Harus pula diimbangi dengan kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat; yang bisa menggerakkan birokrasi pemerintahan daerah. Apakah kriteria ini ada pada sosok-sosok terpilih di Pilkada kemarin? Kita belum tahu, tetapi harapan harus selalu kita gantung tinggi-tinggi. 

Kita menunggu para “local champion” dari 270 daerah yang baru selesai pilkada, baik yang baru sekali menjabat ataupun petahana. Mereka harus membuktikan diri mampu memimpin dan membangun daerah lima tahun ke depan. Supaya praktik terbaik daerah yang berhasil membangun inovasi lokal bisa bertambah seperti cerita Jembrana, Bantaeng, Banyuwangi, Surabaya, dan Bandung yang pernah sukses suatu ketika.

Cerita baik hasil Pilkada harus kita kabarkan, supaya bandul pilkada tidak jadi pendulum yang menyerang balik demokrasi: apa guna pilkada jika hanya memanen korupsi? Supaya pilkada dapat dibincangkan dengan kepala tegak karena tidak selalu identik dengan politik uang dan korupsi. 

Di sinilah masyarakat harus menjadi “anjing penjaga” agar demokrasi dapat mencapai substansi sebenarnya. Nalar publik jangan tidur. Urusan dukung-mendukung dan coblos-mencoblos sudahlah usai sehari kemarin.

Besok-besok tugasnya jauh lebih panjang dan berat, memastikan para kepala daerah baru hasil pilihannya dapat bekerja dengan baik dibawah pengawasan; agar mereka dapat bekerja sekuat tenaga untuk melayani rakyat. Ini harus dinyatakan berulang-ulang supaya para kepala daerah terpilih paham. Dalam demokrasi, rakyatlah tuan yang sebenarnya. Jangan kebalik-balik!

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV