> >

Israel Berencana Perluas Pendudukan di Zona Penyangga Suriah

Kompas dunia | 18 Desember 2024, 13:45 WIB
Tentara Israel berdiri di samping kendaraan lapis baja setelah melintasi pagar keamanan, dekat Garis Alpha yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel, di kota Majdal Shams, Selasa, 17 Desember 2024. (Sumber: Foto AP/Matias Delacroix)

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan menduduki zona penyangga di dalam Suriah dalam waktu dekat. 

Perebutan zona penyangga oleh Israel baru-baru ini telah memicu kecaman dunia. Para kritikus menuduh Israel melanggar gencatan senjata tahun 1974 dan mungkin mengeksploitasi kekacauan yang tengah terjadi di Suriah, untuk merampas tanah mereka.

Netanyahu memasuki zona penyangga pada Selasa (17/12/2024). Peristiwa ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin Israel pertama yang menginjakkan kaki sejauh ini ke Suriah.

Kemajuan Israel di Suriah sudah terjadi saat pasukannya masih berperang di Gaza melawan kelompok militan Palestina. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat saat ini masih terus memperbarui upaya untuk menjadi penengah atas terjadinya kesepakatan gencatan senjata.

Baca Juga: Bashar Al-Assad Buka Suara, Akui Tak Ingin Kabur dari Suriah tapi Rusia Putuskan Membawanya

Pengeboman dan serangan Israel di Gaza, saat ini telah menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina selama 14 bulan terakhir. Israel melancarkan operasinya sebagai balasan atas serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel selatan, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Selain itu, Hamas juga menculik 250 orang lainnya, sekitar 100 di antaranya masih ditawan. Sekitar satu per tiga dari para tawanan diperkirakan telah meninggal.

Dewan Keamanan PBB Serukan Pemilihan Umum di Suriah

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan pertamanya tentang Suriah setelah pemerintahan Presiden Bashar Assad digulingkan. Mereka menyerukan proses politik yang mengarah pada pemilihan umum dan mendesak semua negara untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial negara tersebut.

Dewan tersebut mengatakan bahwa warga Suriah harus menentukan masa depan mereka sendiri secara damai, mandiri, dan demokratis, berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam resolusi dewan tahun 2015. 

Mereka juga menyatakan bahwa proses tersebut harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didukung oleh upaya yang dilakukan oleh utusan PBB Geir Pedersen.

Pernyataan yang dirilis pada Selasa malam itu tidak menyinggung tentang penggulingan Assad pada 8 Desember lalu. Assad sendiri telah melarikan diri ke sekutu dekatnya, Rusia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Vyara-Lestari

Sumber : The Associated Press


TERBARU