Transisi Pemerintahan Suriah: Perdana Menteri Baru Serukan Stabilitas Pascajatuhnya Rezim Assad
Kompas dunia | 11 Desember 2024, 11:13 WIB“Jika ini tidak terjadi, maka kita berisiko menimbulkan konflik baru,” ujar Pedersen dikutip dari BBC.
Amerika Serikat juga menyatakan akan mendukung pemerintahan baru jika proses transisi berlangsung kredibel dan menghormati hak-hak minoritas.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan perlunya pemerintahan yang melindungi warga sipil, menghormati hak asasi manusia, dan membangun tata kelola inklusif.
Namun, status HTS sebagai organisasi teroris menjadi hambatan dalam mendapatkan pengakuan internasional.
Pedersen mengatakan bahwa langkah-langkah transisi yang konkret dapat membuka peluang untuk meninjau kembali status HTS.
Sementara itu, situasi di Damaskus mulai kembali normal setelah dua hari sempat lumpuh akibat pertempuran.
Warga terlihat membersihkan selongsong peluru di sekitar Alun-Alun Umayyad, yang menjadi lokasi perayaan berakhirnya 24 tahun kekuasaan Assad.
“Kami ingin mendirikan negara yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip nasionalisme, keadilan, dan supremasi hukum, negara teknokratis yang menghormati lembaga-lembaga negara dan menjamin kesempatan yang sama bagi semua orang,” kata Sheikh Abdul Rahman al-Kouky, salah seorang ulama di wilayah tersebut.
Di sisi lain, kelompok pemberontak terus memperluas pengaruh mereka dengan merebut kota Deir al-Zour dari pasukan Kurdi pada Selasa.
Wilayah ini sebelumnya menjadi titik penting dalam konflik yang telah berlangsung selama 13 tahun dan menewaskan lebih dari 500 ribu orang.
Baca Juga: Begini Kondisi Damaskus Suriah Saat Diberlakukan Jam Malam
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Al Jazeera/BBC