> >

Jelang Sidang Majelis Umum PBB, Cek Panduan Singkat Memahami Istilah-Istilah Diplomatik

Kompas dunia | 24 September 2024, 16:30 WIB
Sidang Majelis Umum PBB dimana Menlu RI Retno Marsudi berpidato atas nama Indonesia. (Sumber: Kemlu RI / United Nations)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana aksi yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada 2015, yang mencakup agenda ambisius seperti mengatasi perubahan iklim, menghapus kemiskinan, dan mencapai kesetaraan gender. Namun, kemajuan menuju pencapaian tujuan-tujuan ini terhambat, dan UNGA kali ini diawali dengan pertemuan bertema "Summit of the Future" untuk mengakselerasi pencapaian SDGs.

SDGs: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang mencakup berbagai target, mulai dari mengatasi perubahan iklim hingga menghapus kelaparan dan kemiskinan, serta mencapai kesetaraan gender. Negara-negara anggota PBB mengadopsi tujuan ini pada 2015 sebagai rencana aksi 15 tahun, namun perkembangannya terhambat.

Pekan UNGA tahun ini dimulai dengan “Summit of the Future” pada hari Minggu dan Senin, yang bertujuan untuk "mempercepat SDGs," menurut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Jika terasa mirip dengan “SDG Summit” pada pekan tingkat tinggi tahun lalu, ini adalah tanda betapa penting dan sulitnya mencapai tujuan besar tersebut.

SIDS: Ini adalah singkatan dari Small Island Developing States, yang terdiri dari sekitar 39 negara pulau kecil. UNGA merupakan platform penting bagi mereka untuk mengangkat masalah seperti perubahan iklim dan ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut dan badai besar yang semakin intens, sering kali menjadi topik yang sangat relevan selama musim badai Atlantik.

BRICS: Sebuah koalisi ekonomi berkembang yang awalnya mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tahun ini, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung. 

Azerbaijan dan Malaysia secara resmi mengajukan aplikasi, dan Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung. Meskipun ada banyak kelompok internasional yang berfokus pada ekonomi, pertahanan, atau hubungan regional, BRICS mendapatkan perhatian sebagai arena bagi pengaruh China-Rusia yang meningkat ketika kedua kekuatan tersebut semakin berselisih dengan Barat.

LDCs: Negara-negara yang sangat miskin, dikenal di PBB sebagai Least Developed Countries atau negara-negara terbelakang. Saat ini ada 45 negara yang memenuhi kriteria, termasuk pendapatan nasional bruto sebesar $1.088 atau kurang per orang per tahun.

NGO: Singkatan dari Non-Governmental Organization, seperti kelompok advokasi, yayasan amal, organisasi bantuan nirlaba, atau entitas lain di bawah payung organisasi masyarakat sipil yang sering disebut oleh PBB.

lIFIs: International Financial Institutions, termasuk institusi Bretton Woods seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang didirikan pada konferensi PBB tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire.

Kritik, termasuk dari Guterres, menilai kedua lembaga ini gagal membantu negara-negara miskin dan berkembang. Namun, lembaga-lembaga ini membela pekerjaan mereka dan menyatakan sedang mencoba beradaptasi.

Baca Juga: Lawan Tatanan Dunia Baru ala Barat, Menteri Pertahanan Negara BRICS Bertemu di St Petersburg Rusia

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan para pemimpin Afrika hari Jumat, (28/7/2023) di St. Petersburg mengadopsi deklarasi akhir dari KTT Rusia-Afrika, mendeklarasikan perang melawan neokolonialisme, pemberlakuan standar ganda, dan menciptakan dunia multipolar. (Sumber: Kremlin)

Kamus Istilah Dasar:

Multilateralisme: Kemitraan global atau hampir global yang bersatu untuk mengembangkan aturan dan norma bersama yang bertahan lama — ide yang menjadi dasar PBB dan diperingatkan banyak pihak sedang terancam.

Multipolar: Situasi di mana terdapat beberapa pusat kekuasaan yang berbeda dan terkadang bersaing, bukan satu negara adidaya atau dua.

Multistakeholder: Pendekatan terhadap proyek besar dan pemecahan masalah yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga bisnis, LSM, dan pihak lainnya. Guterres adalah pendukung konsep ini, yang ia lihat sebagai kunci untuk kerja sama dunia di masa depan. Namun, beberapa kelompok progresif melihatnya sebagai bentuk penyerahan kepada korporasi besar dan kekuatan status quo.

Two-State Solution: Konsep untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan negara Palestina yang independen dan hidup berdampingan dengan damai bersama Israel. Kerangka kerja ini diatur dalam Perjanjian Oslo 1993 dan didukung oleh PBB, tetapi progres implementasinya telah terhenti jauh sebelum perang Israel dengan Hamas di Gaza yang dimulai setahun lalu.

Kerja Sama Selatan-Selatan: Kolaborasi antara negara-negara di belahan bumi selatan, dengan tujuan memperkuat suara mereka dalam pembangunan dan urusan internasional.

Unilateral Coercive Measures: Sebutan yang biasanya kritis untuk menggambarkan sanksi yang dikenakan oleh satu negara dengan harapan mendorong aksi di negara lain.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press


TERBARU