Presiden Korea Selatan Tolak Seruan Hidup Berdampingan dengan Rezim Kim Jong-Un

Im juga menyerukan revisi kontitusi, yang menyatakan wilayah Korea Selatan, terdiri dari semenanjung Korea, dan pulau-pulau di sekitarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pasal tersebut memicu keengganan terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi proaktif antara kedua Korea, serta konflik ideologi yang sudah berlangsung lama.

Artikel yang sama menjadi dasar argumen pemerintahan Yoon, bahwa Seoul harus mendorong reunifikasi secara damai.

Pejabat kantor kepresidenan menggambarkan mereka yang bersimpati dengan konsep berdampingan secara damai dengan Korea Utara sebagai orang yang anti-konstitusional.

Pada Desember 2023, Korea Utara menegaskan reunifikasi tak akan tecapai.

Baca Juga: Pemimpin Hizbullah Murka dengan Ledakan Alat Komunikasi di Lebanon: Ini Seruan Perang

Kim Jong-un menggambarkan kedua negara sebagai negara bermusuhan.

Pada Agustus, Korea Selatan mengumumkan doktrin reunifikasinya sendiri, dengan keinginan semenanjung Korea terunifikasi, yang denuklirisasi, bebas, damai dan makmur.

Pernyataan itu berarti memperbesar hak bagi warga Korea Utara yang disebut selalu terkekang.

Penulis : Haryo Jati Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Asia News Network