Jaksa ICC Tegaskan Pengadilan Berwenang, Desak Surat Perintah Penangkapan Netanyahu Segera Terbit

Israel bukan anggota ICC, sehingga meskipun surat perintah penangkapan dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak menghadapi risiko langsung penuntutan. Namun, ancaman penangkapan dapat mempersulit perjalanan mereka ke luar negeri.

Adapun perang ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas dan kelompok lain menyerang Israel, diklaim Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang. Sekitar 110 sandera masih berada di Gaza, dengan sepertiganya diperkirakan sudah tewas.

Serangan balasan Israel telah membunuh lebih dari 40.000 warga Palestina di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan setempat, dengan hampir 100,000 luka dan cacat sementara belasan ribu jasad masih tertimbun reruntuhan pengeboman Israel.

Banyak argumen hukum yang diajukan ke hakim ICC dalam beberapa minggu terakhir berfokus pada apakah kekuasaan pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah bagi para pemimpin Israel dapat dibatalkan oleh ketentuan Perjanjian Oslo 1993.

Dalam kesepakatan tersebut, Palestina menyetujui mereka tidak memiliki yurisdiksi kriminal atas warga negara Israel.

Baca Juga: Inggris Resmi Batalkan Rencana Melawan Pengajuan Surat Penangkapan ICC atas Netanyahu

Khan menegaskan argumen bahwa perjanjian tersebut dapat membatalkan yurisdiksi pengadilan tidak berdasar, serta menyebut argumen hukum ini "idak konsisten dengan interpretasi dan penerapan yang benar dari Statuta Roma yang menjadi dasar ICC.

"Dan salah memahami konsep dasar yurisdiksi dalam hukum internasional, termasuk hukum pendudukan, dan bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Statuta."

Belum jelas kapan hakim akan memutuskan permintaan surat perintah yang diajukan oleh Khan.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Gading-Persada

Sumber : Associated Press