Fakta-Fakta Kerusuhan Bangladesh yang Tewaskan 100 Orang, Berawal dari Protes Kuota CPNS

DHAKA, KOMPAS.TV - Bangladesh diterpa kerusuhan mematikan seiring gelombang demonstrasi yang berlangsung beberapa pekan belakangan. Polisi dan demonstran dilaporkan bentrok di ibu kota Bangladesh, Dhaka dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Pemerintah Bangladesh tidak mengumumkan secara resmi jumlah korban terkait gelombang demonstrasi belakangan ini. Namun, media-media lokal melaporkan korban jiwa dalam kerusuhan Bangladesh telah lebih dari 100 orang.

Berikut fakta-fakta mengenai kerusuhan Bangladesh yang dipicu protes mahasiswa terhadap kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk kalangan keluarga veteran.

Mahasiswa Bangladesh protes kuota khusus CPNS

Demonstrasi besar-besaran di Bangladesh bermula ketika Pengadilan Tinggi Bangladesh kembali memberlakukan peraturan tentang kuota CPNS bagi keluarga veteran, 5 Juni 2024 lalu.

Melalui UU tersebut, kerabat veteran perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 mendapat jatah khusus 30 persen pos CPNS. Peraturan ini sebelumnya ditinggalkan pada 2018 karena demonstrasi mahasiswa.

Baca Juga: Bangladesh Evakuasi 800 Ribu Warga Akibat Siklon Parah dari Teluk Benggala

Demonstrasi di Bangladesh mulai pecah pada awal Juni, awalnya terbatas di lingkungan kampus. Namun, gerakan protes membesar dan berubah menjadi gelombang kerusuhan.

Kerusuhan besar membuat Pengadilan Tinggi Bangladesh merevisi aturan kuota CPNS bagi keluarga veteran pada Minggu (21/7/2024). Kuota keluarga veteran yang mulanya sebesar 30 persen dipotong menjadi 5 persen.

Pengadilan Tinggi Bangladesh juga menetapkan 93 persen pos CPNS akan diisi melalui seleksi berbasis merit atau kemampuan, sedangkan 2 persen kuota dialokasikan untuk etnis minoritas, difabel, dan transgender.

PM perintahkan tembak di tempat

Pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berupaya memadamkan protes dengan memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat. Pemerintah Bangladesh juga memutus jaringan internet sehingga sulit mengetahui informasi terkini dari negara di Asia Selatan tersebut.

Kampus-kampus di Bangladesh juga ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Namun, kekerasan dilaporkan terus berlangsung, polisi menembaki massa dengan gas air mata, peluru karet, dan granat asap.

Associated Press melaporkan polisi di Dhaka menembakkan gas air mata dan peluru karet ketika massa berkumpul di luar kantor televisi negara Bangladesh. Insiden ini membuat jalanan Dhaka dipenuhi desingan peluru dan berbau anyir darah.

Pemimpin Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi Bangladesh Hasnat Abdullah mengeklaim tindakan polisi telah menewaskan banyak orang. "Negara harus bertanggung jawab," katanya.

Kuota CPNS dituduh untungkan partai berkuasa

Kalangan demonstran menuduh pemberlakuan kembali kuota CPNS hanya menguntungkan partai Liga Awami yang berkuasa saat ini. Partai tersebut memimpin gerakan kemerdekaan Bangladesh dan memiliki basis pemilih yang kuat di kalangan veteran.

PM Sheikh Hasina sendiri secara terbuka membela kebijakan kuota tersebut. Menurutnya, para veteran patut dihargai berkat jasa mereka memerdekakan Bangladesh dari Pakistan.

Demonstran menilai kebijakan kuota tersebut diskriminatif dan seharusnya diganti sistem perekrutan berbasis merit. 

Sementara itu, oposisi Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh mendukung gerakan mahasiswa dan menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi. Namun, partai itu enggan dikaitkan dengan kerusuhan terkait demonstrasi.

Belum diketahui apakah revisi peraturan kuota CPNS oleh Pengadilan Tinggi Bangladesh pada akhir pekan lalu disambut baik oleh demonstran. Pengacara yang mewakili sejumlah kelompok mahisswa, Shah Monjurul Haque mendesak demonstran tidak turun ke jalan usai kebijakan tersebut.

"Semua orang harus patuh dengan putusan ini. Saya mendesak semua demonstran untuk kembali ke rumah masing-masing," kata Haque.

Baca Juga: RUU Kenaikan Pajak Picu Kerusuhan di Kenya: Massa Bakar Gedung DPR, Polisi Tembakkan Peluru Tajam

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV