Pemerintah Baru Inggris Dilaporkan Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu
Kompas dunia | 9 Juli 2024, 18:15 WIBLONDON, KOMPAS.TV - Pemerintah baru Inggris Raya dilaporkan tidak akan menunda atau menghalangi proses pembahasan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Inggris Raya kini dipimpin oleh pemerintahan Partai Buruh yang mengalahkan Konservatif di pemilu pekan lalu.
Menurut sejumlah petinggi Buruh, partai itu tetap mengakui yurisdiksi ICC di Jalur Gaza. Partai yang dipimpin Keir Starmer itu pun tidak akan melanjutkan gugatan ke ICC yang sebelumnya dilayangkan pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak.
Sebelumnya, pemerintahan Sunak melayangkan gugatan ke ICC dengan mengeklaim pengadilan internasional itu tidak berwenang menangkap warga negara Israel.
ICC memberi waktu bagi pemerintahan Inggris Raya untuk melengkapi klaim gugatan pada 12 Juli, tetapi kabinet Starmer diyakini tidak akan melakukannya.
Baca Juga: Ribuan Warga Palestina Mengungsi di Stadion Sepak Bola Gaza, Begini Kondisi Mereka
Perdana Menteri Keir Starmer dilaporkan menelepon Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (7/7/2024).
Starmer menelepon kedua kepala pemerintahan itu usai resmi menggantikan Sunak.
Kepada Netanyahu, Starmer dilaporkan menegaskan gencatan senjata di Jalur Gaza diperlukan segera. Dia juga menegaskan Israel perlu menjaga kondisi jangka panjang untuk memastikan terwujudnya solusi dua-negara.
Sementara kepada Abbas, Starmer dilaporkan menegaskan hak masyarakat Palestina memiliki negara. Dia pun dilaporkan menyampaikan belasungkawa atas "penderitaan, kehancuran, dan hilangnya kehidupan" di Jalur Gaza.
Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Inggris Raya David Lammy menyebut pemerintahan Partai Buruh akan meninjau sejumlah kebijakan luar negeri Sunak terkait Gaza.
Kebijakan yang akan ditinjau di antaranya adalah penghentian pendanaan UNRWA dan penjualan senjata ke Israel.
Sebelumnya, Inggris Raya memutuskan untuk melanjutkan ekspor senjata ke Israel kendati dihujani kritik.
Kebijakan ini diambil usai pakar hukum pemerintah menilai penjualan senjata ke Israel tidak berisiko melanggar hukum internasional.
"Saya sudah menegaskan di parlemen bahwa saya akan meninjau penilaian hukum tersebut, dan saya akan memulai proses itu sesegera mungkin, tentu saja. Saya harap pekan depan sudah bisa duduk bersama pejabat-pejabat terkait," kata Lammy, seperti dilansir The Guardian, Senin (9/7).
Baca Juga: Janji Keir Starmer Usai Jadi Perdana Menteri Inggris, Singgung Kegagalan Partai Konservatif
Starmer Dukung Israel Matikan Air dan Listrik Gaza
Pada 11 Oktober 2023, Starmer yang saat itu sudah menjadi pemimpin Partai Buruh, mendukung Israel untuk mematikan aliran air dan listrik bagi jutaan warga Palestina di Gaza yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.
Dia menyalahkan sepenuhnya situasi di Israel dan Palestina pada kelompok perlawanan Hamas.
Dalam wawancara dengan media Inggris, LBC, Starmer ditanya apakah pengepungan Gaza dan penghentian aliran air dan listrik bagi jutaan orang di wilayah tersebut merupakan respons yang proporsional untuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
"Saya rasa Israel memang memiliki hak itu, ini merupakan situasi yang masih berlangsung, tentu segala sesuatunya harus dilakukan dalam kerangka hukum internasional. Tetapi saya tidak mau melupakan prinsip-prinsip inti bahwa Israel punya hak untuk mempertahankan diri," kata mantan pengacara hak asasi manusia itu, seperti dilansir Middle East Eye.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : The Guardian, Middle East Eye