Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata untuk Akhiri Perang Israel-Hamas di Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pertamanya mendukung rencana gencatan senjata untuk mengakhiri perang selama 8 bulan antara Israel dan Hamas di Gaza, Senin, (10/6/2024) waktu New York.

Resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat ini menyambut proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden dan didisebut telah diterima oleh Israel.

Resolusi ini mendesak kelompok militan Palestina, Hamas, yang sebelumnya menyambut baik proposal tersebut, untuk menerima rencana tiga tahap.

Disetujui 14 dari 15 anggota dengan Rusia abstain, resolusi ini mendesak Israel dan Hamas “sepenuhnya melaksanakan ketentuan tanpa penundaan dan tanpa syarat.”

Wakil Duta Besar AS, Robert Wood, mengatakan Amerika Serikat menginginkan semua 15 anggota Dewan Keamanan mendukung apa yang digambarkannya sebagai “kesempatan terbaik dan paling realistis untuk menghentikan perang ini setidaknya sementara waktu.”

Apakah Israel dan Hamas akan menyetujui rencana gencatan senjata tiga tahap ini, masih menjadi pertanyaan. Tetapi, dukungan dari badan paling kuat di PBB ini menambah tekanan pada kedua pihak untuk menyetujui proposal tersebut.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Biden hanya menyajikan sebagian dari proposal tersebut. Menurutnya, hal yang mustahil untuk merundingkan gencatan senjata permanen sebelum membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

Baca Juga: AS Desak Dewan Keamanan PBB Dukung Rencana Gencatan Senjata di Gaza dari Presiden Biden

Para pemimpin Hamas dan Jihad Islam Palestina bertemu di Qatar pada Senin, (10/6/2024), untuk membahas kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan tersebut. Dikatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa setiap kesepakatan harus mengarah pada gencatan senjata permanen, penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, penghentian pengepungan Israel di Gaza, rekonstruksi, dan “pertukaran serius” antara sandera di Gaza dan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Perang ini dipicu oleh serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang diklaim menewaskan hampir 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel, dan sekitar 250 lainnya disandera. Sekitar 120 sandera masih berada di sana, dengan 43 dinyatakan tewas.

Serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 36.700 warga Palestina dan melukai lebih dari 83.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, juga menghancurkan sekitar 80 persen bangunan di Gaza, menurut PBB.

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi pada 25 Maret yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza selama bulan suci Ramadan yang berakhir pada 9 April, dengan AS abstain. Namun, tidak ada penghentian perang.

Resolusi yang diadopsi pada Senin ini menekankan “pentingnya upaya diplomatik yang sedang berlangsung oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, yang bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata komprehensif, terdiri dari tiga tahap.”

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berada dalam kunjungan kedelapannya ke Timur Tengah sejak 7 Oktober untuk mencapai tujuan itu.

Pengumuman Biden pada 31 Mei tentang proposal gencatan senjata baru, menyatakan bahwa gencatan senjata awal dimulai selama enam bulan, ditandai dengan pembebasan sandera sebagai imbalan bagi tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel dari daerah-daerah berpenduduk di Gaza, dan kembalinya warga sipil Palestina ke seluruh wilayah tersebut.

Tahap pertama juga mengharuskan distribusi bantuan kemanusiaan yang aman “dalam skala besar di seluruh Jalur Gaza,” yang menurut Biden akan mengarah pada masuknya 600 truk dengan bantuan ke Gaza setiap hari.

Baca Juga: Pemimpin Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata Buntu karena Israel: Mereka Pilih Serang Rafah

Pada tahap kedua, resolusi mengatakan dengan persetujuan Israel dan Hamas, akan terjadi “penghentian permanen permusuhan, dengan imbalan pembebasan semua sandera lain yang masih berada di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza”.

Tahap ketiga akan meluncurkan “rencana rekonstruksi besar-besaran selama bertahun-tahun untuk Gaza dan pengembalian jenazah sandera yang masih ada di Gaza kepada keluarga mereka.”

Draf akhir resolusi proposal tersebut mengatakan jika negosiasi memakan waktu lebih dari enam minggu untuk tahap pertama, “gencatan senjata akan tetap berlanjut selama negosiasi berlanjut.”

Ini menyambut “kesiapan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk bekerja memastikan negosiasi terus berjalan sampai semua kesepakatan tercapai dan tahap kedua dapat dimulai.”

Resolusi ini menolak setiap upaya untuk mengubah wilayah atau demografi Gaza, atau mengurangi ukurannya, tetapi menghapus kata-kata yang secara khusus menyebutkan pengurangan secara resmi atau tidak resmi upaya Israel membentuk “zona penyangga.”

Ini mengulangi “komitmen teguh Dewan Keamanan untuk mencapai visi solusi dua negara yang dinegosiasikan di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam damai dalam perbatasan yang aman dan diakui.”, serta menekankan “pentingnya menyatukan Jalur Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.”

Hal ini belum disetujui oleh pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Associated Press