Tiga Perintah Utama Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Israel Malam Tadi Terkait Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (25/3/2024) mengesahkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera oleh Israel di Gaza selama bulan Ramadan.

Termasuk juga pembebasan sandera Hamas secara langsung dan tanpa syarat, serta kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan ke Gaza.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, terdapat 14 suara yang mendukung resolusi tersebut dengan Amerika Serikat (AS) memilih untuk abstain.

Resolusi ini juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 di selatan Israel. Namun, permintaan ini tidak dihubungkan dengan gencatan senjata selama Ramadan yang berakhir pada 9 April bulan depan.

Resolusi ini menandai pergeseran posisi AS yang selalu berseberangan dengan dunia, bahkan saat sekutu Israel menuntut mengakhiri pertempuran tanpa syarat.

Ada tiga tuntutan utama dalam Resolusi DK PBB: Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera, dan Izinkan Bantuan ke Gaza

Gencatan Senjata

Resolusi ini berisi desakan minimum untuk menghentikan pertempuran selama bulan Ramadan yang dimulai pada 11 Maret. Selain itu, resolusi ini menekankan pentingnya pembebasan sekitar 130 sandera yang ditahan Hamas dan membuka akses bantuan yang cukup untuk mencapai populasi yang kelaparan di berbagai wilayah Gaza yang dikepung Israel.

Serangan harian Israel bersama dengan blokade hampir total terhadap air, listrik, dan bantuan penyelamatan telah membunuh lebih dari 32.000 warga Palestina di Gaza, menurut kementerian kesehatan setempat. Sebuah laporan terbaru yang didukung oleh PBB juga menunjukkan bahwa kelaparan mendesak terjadi di wilayah tersebut.

Meskipun terjadi gencatan senjata selama seminggu pada November 2023 yang melihat pertukaran sandera yang ditahan di Gaza dengan warga Palestina yang ditahan di Israel, pertempuran kembali meletus dan semakin memburuk.

Sementara jumlah kematian dan kekurangan gizi di Gaza terus melonjak ditengah seruan untuk mengakhiri perang dan menangani penderitaan kemanusiaan yang mendesak.

Draf-draf sebelumnya yang ditolak mengandung prinsip-prinsip yang sama dengan resolusi baru ini, serta resolusi-resolusi 2712 dan 2720 yang diadopsi pada akhir 2023. Namun, titik-titik perdebatan tetap ada di antara anggota Dewan yang berjumlah 15, sementara seruan untuk mengambil sikap yang lebih tegas untuk mengakhiri konflik terus bergema.

Baca Juga: Ini Alasan AS Tidak Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang Menuntut Gencatan Senjata Israel di Gaza

Pembebasan sandera

Resolusi 2728 pada Senin malam (25/3) waktu setempat juga menyerukan pembebasan sandera segera dan memastikan akses kemanusiaan ke Gaza. Dewan menolak amendemen yang diajukan oleh Rusia yang akan menyerukan gencatan senjata permanen.

Duta Besar AS menyatakan delegasinya sepenuhnya mendukung tujuan penting dari draf tersebut. Sementara itu, Duta Besar Aljazair mengatakan bahwa gencatan senjata akan mengakhiri pertumpahan darah.

"Ini harus menjadi titik balik," kata duta besar Palestina.

Namun, ketidaksetujuan draf tersebut terhadap Hamas dianggap "sangat memalukan" oleh duta besar Israel.

Apa saja tuntutan dalam Resolusi terbaru?

Dewan menuntut "gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan dan permanen".

Dewan juga menuntut "pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera, serta memastikan akses kemanusiaan untuk menangani kebutuhan medis dan kemanusiaan mereka" dan "bahwa pihak-pihak mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dalam hubungannya dengan semua orang yang mereka tahan".

Izinkan Bantuan ke Gaza

Ketentuan lainnya akan membuat Dewan menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza. Hal ini mengulangi permintaannya untuk penghapusan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional serta resolusi 2712 (2023) dan 2720 (2023).

Baca Juga: AS Berhenti Veto Resolusi Gencatan Senjata, Israel Marah dan Batalkan Kunjungan ke Gedung Putih

Riyad Mansour, Pengamat Tetap untuk Negara Palestina, mengatakan dibutuhkan waktu enam bulan, dengan lebih dari 100.000 warga Palestina tewas atau terluka, untuk akhirnya menuntut gencatan senjata segera.

Warga Palestina di Gaza telah mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan, kini terpaksa hidup dalam kondisi kelaparan, dengan banyak di antara mereka terkubur di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri.

"Kesengsaraan mereka harus berakhir, dan harus berakhir sekarang juga," kata Mansour kepada para duta besar.

Dia menegaskan bahwa aturan hukum internasional telah diabaikan oleh tindakan-tindakan kejahatan Israel. Sebaliknya, Israel justru memperkuat langkah-langkahnya, bahkan setelah dikeluarkan perintah wajib oleh Mahkamah Internasional (ICJ).

Warga Palestina telah menjadi korban, apakah mereka memilih untuk tinggal atau pergi. Saat ini, Israel bahkan mengancam akan melakukan serbuan ke Rafah.

Selain itu, Israel juga terus melakukan provokasi terhadap PBB, menyerang kepala PBB dan badan bantuan PBB, UNRWA. Menurut Mansour, wibawa PBB harus dipertahankan.

"Provokasi yang sangat tidak pantas ini memiliki dampak nyata bagi staf PBB dan lembaga kemanusiaan di lapangan yang menjadi target serangan, bahkan sampai terbunuh, ditangkap, dan disiksa," tegasnya.

Mansour juga menyoroti konsekuensi nyata dari pemblokiran bantuan UNRWA oleh Israel. "Sudah waktunya tindakan serius diambil terhadap semua tindakan Israel ini," tambahnya.

Dia menyambut baik adopsi resolusi tersebut dan mengapresiasi persatuan Arab dalam menuntut gencatan senjata.

"Ini harus menjadi titik balik; ini harus menjadi awal dari penyelamatan nyawa di lapangan. Ini harus menjadi sinyal akhir dari serangan kejam terhadap bangsa kami," tandasnya, menyatakan seluruh bangsa Palestina "sedang dibantai".

Baca Juga: Hari Ini DK PBB Kembali Voting Menuntut Gencatan Senjata Ramadan di Gaza, Usulan 10 Anggota

Gilad Erdan, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Israel, mempertanyakan mengapa Dewan Keamanan "diskriminatif" dalam mengatasi korban.

Menurutnya, Dewan mengutuk serangan mematikan di sebuah gedung konser di Moskow pada Jumat, namun gagal mengutuk pembantaian festival musik Nova pada 7 Oktober.

"Warga di mana pun mereka tinggal, berhak untuk menikmati musik dengan aman dan damai. Dewan Keamanan seharusnya memiliki kejelasan moral untuk mengutuk tindakan teror tersebut dengan adil, tanpa diskriminasi," ujarnya.

“Sayangnya, hari ini juga, Dewan ini menolak untuk mengutuk pembantaian pada 7 Oktober; ini adalah aib,” tambahnya.

Erdan menyoroti serangan terus-menerus Hamas selama 18 tahun terakhir terhadap warga Israel, dengan meluncurkan "ribuan dan ribuan roket dan peluru yang tidak diskriminatif terhadap warga sipil".

Dia menekankan meskipun resolusi tersebut gagal mengutuk Hamas, namun "menyatakan sesuatu yang seharusnya menjadi kekuatan moral pendorong".

"Resolusi ini mengecam pengambilan sandera, mengingat itu melanggar hukum internasional," katanya, menegaskan mengambil warga sipil tidak bersalah sebagai sandera adalah kejahatan perang.

"Ketika datang untuk membawa pulang sandera, Dewan Keamanan tidak boleh puas hanya dengan kata-kata, tetapi harus mengambil tindakan nyata," pungkasnya.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Gading-Persada

Sumber : Associated Press