Waduh, Pemerintahan AS Terancam Ditutup, Ini yang Jadi Penyebabnya

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Sejumlah bagian dari Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam ditutup pada Minggu (1/10/2023).

Hal tersebut dikarenakan pembangkangan dari sejumlah anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menolak rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara yang diajukan partai tersebut.

Penolakan tersebut juga merupakan pukulan telak bagi Ketua DPR, Kevin McCarthy yang berasal dari Partai Republik.

Pada pemilihan suara Jumat (29/9/2023), sebanyak 21 Republikan memilih menentang RUU tersebut, yang akan mendanai pemerintahan untuk 30 hari ke depan.

Baca Juga: Bocorkan Laporan Pajak Eks Presiden AS Donald Trump, Pegawai Kontrak Ini Didakwa

Mereka bergabung dengan semua anggota Demokrat yang menolaknya, karena RUU tersebut termasuk melakukan pemotongan terhadap program pemerintah.

Dilaporkan Financial Times, total sebanyak 232 anggota DPR menolak legislasi tersebut, sedangkan 198 lainnya memberikan dukungan.

Hasil ini jelas mempermalukan McCarthy, sekaligus memperumit prospek kesepakatan untuk menghindari penutupan pemerintah.

Selain itu juga akan menimbulkan keraguan baru terhadap kemampuannya untuk tetap menjabat sebagai Ketua DPR.

Disfungsi di Kongres telah menimpa negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu seiring dengan meningkatnya ketegangan politik menjelang tahun pemilu 2024.

Kemungkinan penutupan pada Minggu akan memicu pemutusan hubungan kerja (cuti) bagi ratusan ribu pekerja federal.

Selain itu menyebabkan para tentara tidak dibayar, dan menutup sebagian besar layanan pemerintah.

Karena tak adanya solusi politik yang cepat, mungkin diperlukan wakgtu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum konflik ini berakhir.

Dinamika politik ini serupa dengan penutupan sebelumnya di bawah Pemerintahan Bill Clinton pada 1995 dan Barack Obama pada 2013.

Baca Juga: Polisi Akhirnya Dakwa Pemimpin Geng atas Pembunuhan Rapper Tupac Shakur setelah 27 Tahun

Ketika itu, kelompok garis keras Partai Republik menggunakan tenggat waktu yang biasanya rutin untuk undang-undang pendanaan pemerintah demi memaksa presiden dari Partai Demokrat untuk menerima pemotongan belanja besar-besaran dan kebijakan konservatif lainnya.

Pada tahun ini, McCarthy ditarik ke kanan oleh faksi yang terdiri dari anggota yang sebagian besar merupakan sekutu mantan presiden Donald Trump.

Mereka ingin memangkas program federal dan memotong bantuan ke Ukraina, tuntutan yang tidak menyenangkan bagi Partai Demokrat.

Tetapi mereka juga merasa yakin McCarthy tidak cukup agresif dalam pembahasan anggaran.

Penulis : Haryo Jati Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Financial Times