Perempuan Afghanistan Protes Pelarangan Salon Kecantikan, Taliban Bubarkan dengan Tembakan

Seorang pengunjuk rasa memberitahu The Associated Press bahwa demonstrasi dimulai sekitar Pukul 10 pagi di area Shar-e-Naw, ibu kota Kabul. Ia tidak ingin menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan.

"Tujuan dari protes kami adalah agar mereka (Taliban) mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan untuk menutup salon kecantikan karena ini tentang hidup kami," katanya. "Kami semua, sekitar 50 hingga 60 perempuan, berpartisipasi. Slogan kami adalah pekerjaan, makanan, dan kebebasan."

Protes berlanjut hingga tengah siang, ketika Taliban tiba membubarkan kerumunan, lanjutnya. Mereka menggunakan taser pada para pengunjuk rasa.

Baca Juga: PBB Kembali Beri Peringatan: Bila Hak Perempuan Masih Dibatasi, Dunia Tidak Mungkin Mengakui Taliban

"Mereka memasukkan dua atau tiga teman kita ke dalam mobil dan membawa mereka pergi," katanya.

Tidak ada perwakilan dari pemerintahan Taliban yang berkomentar tentang protes ini.

Misi PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA, mengkritik penggunaan kekerasan oleh Taliban dalam membubarkan para pengunjuk rasa.

"Laporan tentang penindasan paksa terhadap protes damai oleh wanita atas larangan salon kecantikan, merupakan penyangkalan terbaru terhadap hak-hak wanita di #Afghanistan, sangat mengkhawatirkan," ungkap misi PBB dalam sebuah cuitan. "Warga Afghanistan berhak menyatakan pandangan mereka tanpa kekerasan. Pihak berwenang harus menghormati hal ini."

Sementara itu, Kementerian Urusan Keimanan dan Kebajikan yang dikuasai Taliban, yang mengumumkan larangan salon kecantikan pada awal bulan Juli, mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka menghancurkan barang dan alat yang digunakan untuk "promosi musik dan korupsi" serta memposting foto-foto api unggun di Twitter.

"Bahan-bahan ini, yang dikumpulkan dari program-program yang tidak senonoh di Kabul dan beberapa provinsi dalam beberapa bulan terakhir, dan yang menyebabkan kehilangan generasi muda kita dan kemerosotan masyarakat, telah dihancurkan sesuai dengan hukum Sharia (hukum Islam)," cuit kementerian tersebut.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Associated Press