Kisruh Batas Atas Utang Pemerintah AS: Kenapa Masalah Gagal Bayar Sangat Berbahaya dan Apa Solusinya

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua Kongres AS Kevin McCarthy bertemu pada hari Senin (22/5/2023) setelah akhir pekan yang penuh dengan negosiasi alot tentang peningkatan plafon utang negara.

Pertemuan itu  hanya beberapa hari sebelum batas waktu dan kehabisan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya, seperti laporan Associated Press, Selasa, (23/5/2023).

Kedua belah pihak sedang berusaha mencapai kesepakatan anggaran sebelum tanggal 1 Juni, ketika Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat bisa mengalami gagal bayar atau default.

Gagal bayar punya kaitan erat dengan plafon atau batas meminjam pemerintah AS, yang selama ini harus selalu berutang untuk membayar tagihan-tagihannya.

Sederhanyanya, bila uang tunai pemerintah AS habis dan batas meminjam sudah mentok, maka pemerintah AS tidak bisa meminjam untuk membayar tagihan dan kewajiban seperti gaji pegawai dan bunga pinjaman, kecuali batas berhutang itu dinaikkan sehingga pemerintah AS bisa mendapat tambahan uang dari berhutang. Semacam gali lubang tutup lubang dengan risiko jumlah utang makin menggunung.

Setelah pertemuan pada hari Senin, McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan tetapi pertemuan tersebut "menghasilkan hasil yang produktif". Dalam pernyataannya setelah pertemuan di Ruang Oval, Biden juga mengungkapkan hal yang sama.

"Kami sekali lagi menegaskan gagal bayar tidak akan terjadi dan satu-satunya cara untuk maju adalah dengan saling percaya untuk mencapai kesepakatan bipartisan," kata Biden. Negosiator-negosiator yang mereka pilih akan terus bertemu.

 

McCarthy dan para anggota Partai Republik menuntut pemotongan pengeluaran sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang. Biden telah datang ke meja perundingan setelah beberapa bulan enggan, tetapi ia mengatakan bahwa anggota Partai Republik harus mundur dari "posisi ekstrem" mereka.

Malam Minggu kemarin, para negosiator bertemu lagi dan tampaknya semakin mendekati kesepakatan tentang batasan anggaran tahun 2024 yang dapat mengakhiri kebuntuan. Setelah berbicara dengan Biden melalui telepon saat presiden pulang dari perjalanan ke Asia, McCarthy terdengar agak optimis. Namun, dia memperingatkan bahwa "belum ada kesepakatan tentang apapun."

Mari kita lihat perundingan ini dan mengapa mereka terjadi, seperti laporan Associated Press, Selasa, (23/5/2023).

Baca Juga: Bila Pemerintah Amerika Serikat Gagal Bayar Utang atau Default, Ini Horor yang Bakal Terjadi

Apa yang Diperebutkan dalam Pertarungan Mengenai Batas Atas atau Plafon Utang?

Dulu ini adalah kegiatan rutin Kongres, yaitu pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang, supaya Departemen Keuangan bisa terus meminjam uang guna membayar tagihan-tagihan yang sudah ada.

Pemungutan suara ini belakangan ini digunakan sebagai senjata politik, dimana undang-undang yang harus disahkan bisa ditambahi dengan prioritas-prioritas lain.

Para anggota Partai Republik di Kongres yang baru-baru ini memperoleh kekuasaan mayoritas menolak untuk menaikkan batas utang kecuali jika Biden dan para anggota Partai Demokrat melakukan pemotongan pengeluaran federal dan membatasi pengeluaran di masa depan.

Para anggota Partai Republik mengatakan bahwa utang negara, yang saat ini mencapai 31 triliun dolar, tidak dapat dipertahankan.

Mereka juga ingin mengaitkan prioritas-prioritas lain, termasuk persyaratan kerja yang lebih ketat bagi penerima bantuan uang tunai pemerintah, penerima kupon makanan orang miskin, dan program perawatan kesehatan Medicaid. Banyak anggota Partai Demokrat yang menentang persyaratan-persyaratan tersebut.

Biden kekeuh atau berkeras plafon utang mendapat persetujuan tanpa syarat, dengan mengatakan Amerika Serikat selalu membayar tagihannya dan gagal bayar utang adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

Namun, menjelang batas waktu yang akan segera tiba pada tanggal 1 Juni, saat Departemen Keuangan mengatakan uangnya akan habis, Biden membuka perundingan dengan para anggota Partai Republik.

Baca Juga: AS Terancam Gagal Bayar Utang, Ekonom Minta RI Siapkan Langkah Antisipasi

Apakah Penyelesaian Sudah Dekat?

Terdapat tanda-tanda positif, meskipun pernah ada momen-momen sulit dalam perundingan ini.

Perundingan yang berhenti dan kemudian dilanjutkan kembali berjalan dengan lancar pada Minggu malam, dan semua pihak terlihat sedang berusaha mencapai kesepakatan. Para negosiator meninggalkan Capitol setelah pukul 8 malam hari Minggu dan mengatakan mereka akan terus bekerja.

McCarthy setelah pembicaraannya dengan Biden mengatakan, "Saya pikir kami dapat menyelesaikan beberapa masalah ini jika dia memahami apa yang kita hadapi."

Ketua Kongres AS itu menambahkan, "Kita harus membelanjakan lebih sedikit uang daripada yang kita habiskan tahun lalu."

Biden, pada kesempatan yang sama, dalam konferensi pers di Jepang sebelum pulang mengatakan, "Saya pikir kita dapat mencapai kesepakatan."

Namun, mencapai kesepakatan hanyalah sebagian dari tantangannya. Setiap kesepakatan juga harus disetujui oleh Kongres AS dan Senat dengan dukungan bipartisan yang signifikan. Banyak yang berharap dukungan dari Gedung Putih dan kepemimpinan Partai Republik akan cukup untuk meloloskannya.

Baca Juga: Pemerintah AS Terancam Gagal Bayar Utang pada Awal Juni, Ini Penjelasan Detail Krisis Itu

Apa Masalah yang Menyebabkan Kebuntuan?

Para anggota Partai Republik ingin mengurangi pengeluaran menjadi sebesar pengeluaran tahun 2022 dan membatasi pengeluaran di masa depan selama satu dekade.

Para anggota Partai Demokrat tidak bersedia untuk melakukan pemotongan pengeluaran federal sejauh itu. Sebagai gantinya, Gedung Putih mengusulkan untuk mempertahankan pengeluaran pada level tahun 2023 yang saat ini berlaku.

Juga terdapat prioritas kebijakan yang sedang dipertimbangkan, termasuk langkah-langkah yang dapat membantu mempercepat pembangunan dan pengembangan proyek energi yang diinginkan oleh anggota Partai Republik dan beberapa anggota Partai Demokrat.

Anggota Partai Demokrat dengan tegas menolak desakan Partai Republik untuk memberlakukan persyaratan kerja yang lebih ketat bagi penerima bantuan pemerintah melalui food stamp, perawatan kesehatan Medicaid, dan program bantuan tunai.

Meskipun demikian, Biden masih membuka kemungkinan untuk membahas persyaratan kerja tersebut.

Apa yang Terjadi Jika Plafon Utang Tidak Dinaikkan?

Kegagalan pemerintah AS membayar utang dan kewajiban akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat menghancurkan ekonomi negara. Yellen dan para ahli ekonomi mengatakan hal itu bisa "menyebabkan bencana."

Tidak ada panduan pasti tentang apa yang akan terjadi. Tetapi akan memiliki efek yang luas.

Yellen mengatakan hal tersebut akan menghancurkan pekerjaan dan bisnis serta menyebabkan jutaan keluarga yang mengandalkan gaji dan tunjangan dari pemerintah federal "mungkin tidak akan dibayar," termasuk penerima tunjangan Jaring Pengaman Sosial, pensiunan tentara, dan keluarga militer.

Lebih dari 8 juta orang bisa jadi akan kehilangan pekerjaan, deperti diperkirakan pemerintah. Ekonomi bisa mengalami resesi yang dalam.

"Gagal bayar bisa menyebabkan penderitaan luas ketika orang Amerika kehilangan pendapatan yang mereka butuhkan untuk bertahan," katanya. Gangguan dalam operasi pemerintah federal akan berdampak pada "pengendalian lalu lintas udara dan penegakan hukum, keamanan perbatasan dan pertahanan nasional, serta keamanan pangan."

Baca Juga: Kremlin Tegaskan Tak Ada ‘Alasan Objektif’ Tetapkan Rusia Default, Masih Bisa Bayar Utang

Apakah Ada Rencana Cadangan Jika Perundingan Gagal?

Beberapa anggota Partai Demokrat mengusulkan mereka dapat menaikkan plafon utang sendiri tanpa bantuan dari Partai Republik.

Kaum progresif mendesak Biden menggunakan pasal dalam Amendemen ke-14 Konstitusi yang menyatakan validitas utang publik di Amerika Serikat "tidak boleh dipertanyakan." Gagal bayar, berdasarkan argumen tersebut, adalah tidak konstitusional.

Para pendukung tindakan sepihak mengatakan Biden punya otoritas untuk membatalkan batasan utang jika Kongres tidak menaikkannya, sehingga validitas utang negara tidak dipertanyakan.

Biden hari Minggu mengatakan hal itu adalah "pertanyaan yang belum terjawab," apakah ia bisa bertindak sendiri, dan ia berharap dapat meminta pendapat yudikatif mengenai hal tersebut di masa depan.

Di Kongres, Ketua Partai Demokrat di Kongres AS Hakeem Jeffries memulai proses yang akan "melepas" masalah ini ke Kongres AS dan memaksa pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang.

Ini adalah prosedur legislatif yang rumit, tetapi Jeffries mendesak anggota-anggota Partai Demokrat di Kongres AS untuk mendukung langkah tersebut dengan harapan dapat mengumpulkan mayoritas yang dibutuhkan untuk memicu pemungutan suara.

Tantangan bagi Partai Demokrat adalah mereka hanya punya 213 suara di Kongres, kurang lima suara dari 218 suara yang diperlukan untuk mencapai mayoritas.

Mendapatkan lima anggota Partai Republik untuk bergabung tidak akan mudah. Menandatangani petisi pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang, yang akan memungkinkan pemungutan suara, juga dapat berarti risiko politik bagi anggota Partai Republik. Banyak dari mereka khawatir akan dihukum oleh pemilih dari Partai Republik jika mereka terlihat mendukung pengeluaran yang tidak terkendali.

Dalam beberapa hari ke depan, negosiator-negosiator terus bekerja dengan ketat untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, kesepakatan masih harus disetujui oleh Kongres, dan keputusan akhirnya akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi Amerika Serikat.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Associated Press