Pemerintah AS Terancam Gagal Bayar Utang pada Awal Juni, Ini Penjelasan Detail Krisis Itu

Biden dan Demokrat di Kongres ingin menaikkan batas utang tanpa kondisi apa pun, dengan mengatakan setiap pilihan tentang pengeluaran harus menjadi diskusi terpisah daripada alasan untuk menahan pemerintah sebagai "sandera."

Biden mengatakan dia tidak akan bernegosiasi tentang batas utang, tetapi dia bersedia untuk membahas pengeluaran pemerintah dengan McCarthy.

Para pejabat Gedung Putih mengatakan dia berencana untuk memberi tahu para pemimpin kongres dalam pertemuan minggu depan bahwa AS harus menghindari default yang akan menjadi bersejarah, tetapi juga mulai secara terpisah menyusun anggaran 2024.

"Senang bertemu dengan McCarthy, tetapi bukan tentang apakah batas utang diperpanjang," kata Biden kepada wartawan pekan lalu. "Itu tidak bisa dinegosiasikan."

Baca Juga: Presiden Baru Zambia Pusing, Negaranya Bangkrut dan Punya Utang Rp 181 Triliun

Apa yang terjadi dengan Anggaran Pemerintah?

Presiden Joe Biden menantang Ketua Kongres Kevin McCarthy untuk membuat rencana anggaran, dan pemimpin Partai Republik memberikan hasilnya.

Anggota Kongres Partai Republik secara tipis menyetujui UU untuk mengurangi defisit sebesar 4,8 triliun dollar selama 10 tahun. Hal tersebut dilakukan dengan memotong pengeluaran diskresioner hingga mencapai level 2022, dan menetapkan batasan 1 persen per tahun pada kenaikan selanjutnya.

UU tersebut juga akan mengurangi dana bantuan Covid-19 yang tidak digunakan, menghapus kredit pajak energi bersih yang disetujui Biden tahun lalu, serta membatalkan rencana penghapusan utang mahasiswa yang disetujui oleh Biden, di mana pemerintah memberi pengampunan utang.

"Anggota kongres Partai Republik telah melakukan tugas mereka dan menyetujui UU yang bertanggung jawab untuk meningkatkan batas utang, menghindari default dan menangani pengeluaran yang ceroboh," ujar McCarthy dalam sebuah pernyataan.

Belum jelas bagaimana para anggota Partai Demokrat bisa mendapatkan kenaikan batas utang tanpa dukungan dari anggota Partai Republik. Namun, Partai Demokrat mengatakan, pemotongan anggaran yang tidak jelas pada UU usulan Partai Republik akan merugikan perekonomian, karena pengeluaran dalam negeri kemungkinan besar akan dipotong sebesar 22 persen dibandingkan dengan angka dasar.

Moody's Analytics, perusahaan jasa analisis keuangan serta lembaga usaha dan pemerintah, memperkirakan UU Partai Republik akan menyebabkan hilangnya 780.000 pekerjaan pada tahun depan.

Para anggota Partai Demokrat berharap bisa membangkitkan oposisi publik, memprediksi akan terjadi masalah ekonomi yang mengerikan.

"Ketua Kongres McCarthy menciptakan situasi di mana ia sengaja menyetujui UU yang ekstrem, terpojok oleh rekan-rekan Partai Republiknya, dan sekarang tidak punya banyak ruang untuk manuver," ujar Schumer hari Selasa. "McCarthy memberikan dua pilihan buruk kepada kita: default utang atau default pada negara kita."

Apakah Pemotongan Anggaran Partai Republik Mampu Memperbaiki Utang?

Tidak sepenuhnya.

Estimasi Moody's Analytics menunjukkan, dibandingkan dengan status quo, rencana GOP, sebutan Partai Republik, akan mengurangi utang sebagai bagian dari perekonomian secara keseluruhan. Namun, dampaknya relatif kecil.

Pendorong jangka panjang utang yang menciptakan tantangan keberlanjutan adalah Social Security, Medicare dan Medicaid.

Baik McCarthy maupun Biden telah bersumpah untuk tidak memotong Social Security dan Medicare, program populer yang menyediakan layanan kesehatan dan pendapatan pensiun untuk orang tua.

Tanpa pemotongan yang lebih dalam, kenaikan pajak atau perubahan pada program-program tersebut, analisis oleh Penn Wharton Budget Model menunjukkan bahwa utang akan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade mendatang.

Bagaimana ini akan berakhir?

Tidak ada yang tahu dengan pasti. Para pejabat pemerintah, ekonom, dan mantan pembantu yang menangani peningkatan batas utang masa lalu bersedia berspekulasi, meskipun mereka umumnya menuntut anonimitas untuk melakukannya.

Para pejabat pemerintah mempertimbangkan apakah Biden bisa melewati Kongres dengan mengutip Amandemen Ke-14 Konstitusi yang menyatakan bahwa "validitas" utang AS "tidak boleh dipertanyakan". Tetapi Presiden sudah lama mengutamakan cabang legislatif karena pengalamannya selama 36 tahun di Senat.

Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR, mengatakan pada Selasa bahwa fraksinya akan memulai proses untuk memaksa DPR mempertimbangkan pemungutan suara pleno mengenai batas utang yang bersih, meskipun proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Anggota GOP bisa mengalah jika pasar keuangan panik, seperti Ketua Komite Anggaran Senat Sheldon Whitehouse dari kubu Demokrat dan yang lainnya telah memperkirakan hal itu. Kesepakatan mungkin tercapai, yang mencakup reformasi izin untuk proyek-proyek energi yang dikejar, baik oleh kubu Republik maupun Biden.

Yang paling mungkin terjadi adalah Demokrat dan Republik sepakat untuk memperpanjang batas utang untuk jangka pendek, yang akan mencegah default, tetapi tetap menjadikan isu tersebut tertunda sampai anggaran disepakati.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press