Inilah Konferensi Para Penguasa Malaysia, Sumber Masukan Raja Putuskan Siapa Perdana Menteri Baru

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah, bertemu dengan sesama penguasa Malaysia dalam musyawarah khusus di istana negara pada hari Kamis, (24/11/2022) yang hasilnya memutuskan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri baru Malaysia.

Sultan Abdullah dalam pertemuan tersebut mencari pendapat tentang kebuntuan dalam pembentukan pemerintah federal setelah pemilihan umum 19 November.

Berikut lima hal yang perlu diketahui tentang Conference of Rulers atau pertemuan para penguasa Malaysia, seperti dilansir Straits Times, Kamis, (24/11/2022).

Apa itu Conference of Rulers

Konferensi Para Penguasa adalah dewan yang terdiri dari sembilan monarki penguasa atau sultan negara bagian Melayu Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, dan Perak, dan gubernur dari empat negara bagian lainnya, Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak.

Namun, pertemuan khusus hari Kamis hanya mengumpulkan sembilan penguasa Melayu, terkadang disebut sebagai Konferensi Penguasa Melayu.

Baca Juga: Anwar Ibrahim PM Baru Malaysia Dilantik Sore Ini Pukul 17.00, Kemelut Berakhir

Bagaimana pertemuan itu bekerja

Para sultan adalah penguasa Melayu turun-temurun dan pemimpin Islam di masing-masing sembilan negara bagian mayoritas Melayu.

Sebagai kepala tituler negara mereka, para sultan berperan seremonial, tetapi dalam beberapa tahun terakhir harus campur tangan dalam krisis politik yang terjadi sejak Februari 2020.

Di bawah Konstitusi Federal, Konferensi Penguasa memiliki sejumlah fungsi konstitusional utama, termasuk hak veto atas beberapa amandemen konstitusi, hak untuk berkonsultasi pada beberapa penunjukan pemerintah utama dan hak untuk membahas kebijakan nasional, termasuk hal-hal yang berkaitan terhadap Islam dan keistimewaan orang Melayu.

Gubernur negara-negara bagian lain tidak berpartisipasi ketika Konferensi Penguasa Melayu bertemu memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan atau pencopotan Raja atau wakilnya, yang berkaitan dengan hak istimewa penguasa Melayu dan yang berkaitan dengan ketaatan pada Islam.

Bagaimana pertemuan itu bertindak dalam berbagai peristiwa penting di masa lalu

Pada Februari 2020, Sultan Abdullah memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri, setelah kebuntuan politik selama seminggu usai pengunduran diri mantan perdana menteri Mahathir Mohamad yang mengejutkan.

Pada Juni 2021, Sultan Abdullah kembali turun tangan dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan pimpinan partai politik di tengah ketidakpuasan publik atas penanganan krisis Covid-19 oleh pemerintah di masa darurat yang saat itu sedang berlangsung.

Beberapa minggu kemudian di bulan Agustus, dia memanggil anggota parlemen ke istana untuk memverifikasi dukungan mereka kepada Ismail Sabri Yaakob dari Barisan Nasional sebagai perdana menteri, setelah beberapa anggota parlemen dari BN menarik dukungan untuk Muhyiddin.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Selangkah Lagi Jadi PM Malaysia, Berkat Dukungan UMNO ke Pemerintahan Persatuan

Bagaimana pertemuan tersebut dapat membantu menyelesaikan krisis

Sultan Abdullah bertemu sesama penguasa pada pertemuan khusus Konferensi Penguasa Melayu di istana nasional pada hari Kamis untuk meminta pendapat dari sultan-sultan negara bagian lain tentang kebuntuan dalam pembentukan pemerintahan federal.

Raja mencoba membentuk pemerintahan persatuan yang terdiri dari Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN, tetapi gagal.

Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim meraih 82 kursi parlemen dan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin meraih 73 kursi.

Minimal 112 kursi diperlukan untuk memenangkan kendali dari 222 parlemen yang kuat.

Para penguasa diharapkan diberi pengarahan tentang prosedur hukum karena Parlemen yang digantung.

Baca Juga: Inilah Kekuasaan Besar Raja Malaysia, Bisa Tunjuk Perdana Menteri Bila Politik Buntu

Pengaruh Konferensi Penguasa Melayu terhadap politik Malaysia

Pimpinan puncak UMNO yang berkuasa hari Kamis menyetujui keputusan Raja Malaysia untuk membentuk pemerintahan persatuan, membawa Anwar Ibrahim selangkah lebih dekat ke jabatan perdana menteri yang telah ditunggunya selama hampir 25 tahun.

Namun Muhyiddin mengatakan dia menolak tawaran Raja agar PN dan PH bekerja sama dalam membentuk pemerintahan persatuan.

Pertemuan hari Kamis akhirnya digelar untuk mendapat kejelasan tentang siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Muhyiddin sebelumnya bentrok dengan istana tahun 2021 atas pencabutan peraturan darurat.

Politisi Malaysia biasanya waspada terhadap tuduhan pengkhianatan terhadap penguasa, yang dihormati oleh mayoritas Muslim Melayu sebagai penjaga kepentingan etnis dan agama mereka.

Namun, Perikatan Nasional, dalam balik arah kebijakan pada hari Kamis mengatakan setuju untuk mempertimbangkan usulan pembentukan pemerintah persatuan demi stabilitas nasional.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Straits Times