Usai PHK Massal, Elon Musk Perintahkan Seluruh Karyawan Twitter Kerja di Kantor 40 Jam Seminggu
Kompas dunia | 11 November 2022, 05:40 WIBPada Rabu, Musk memerintahkan seluruh karyawan untuk kembali bekerja di kantor mulai Kamis.
Baca Juga: Salah Pecat Karyawan, Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Elon Musk di Twitter
Musk mengatakan kepada karyawan dalam surel bahwa pekerjaan jarak jauh tidak lagi diperbolehkan. Ia juga menyebut bahwa jalan di masa depan "sulit dan akan membutuhkan kerja keras untuk berhasil".
Namun, Musk mengatakan akan meninjau secara pribadi setiap permintaan untuk pengecualian.
Twitter belum mengungkapkan jumlah total PHK di seluruh tenaga kerja globalnya, tetapi mengatakan kepada pejabat lokal dan negara bagian di AS bahwa mereka memotong 784 pekerja di kantor pusatnya di San Francisco, sekitar 200 di tempat lain di California, dan lebih dari 400 di New York City, lebih dari 200 di Seattle, dan sekitar 80 di Atlanta.
Eksodus di Twitter sedang berlangsung, termasuk kepala keamanan informasi Lea Kissner, yang mencuit pada Kamis bahwa, "Saya telah membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Twitter."
Pakar keamanan siber Alex Stamos, mantan kepala keamanan Facebook, menerbitkan twit pada Kamis, mengungkapkan ada "risiko serius pelanggaran akibat pengurangan staf secara drastis" yang juga dapat membuat Twitter bertentangan dengan perintah 2011 dari Komisi Perdagangan Federal (FTC) yang mengharuskannya untuk menangani masalah serius penyimpangan keamanan data.
"Twitter membuat langkah besar menuju model keamanan internal yang lebih rasional dan kemunduran akan menempatkan mereka dalam masalah dengan FTC" dan regulator lain di AS dan Eropa, kata Stamos.
Baca Juga: Twitter Siapkan Label "Official", Akun Centang Biru Berbayar Belum Tentu Terverifikasi
FTC mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis mereka "melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan yang mendalam."
"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," kata pernyataan tersebut.
"Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap untuk menggunakannya."
FTC tidak menyebut apakah mereka sedang menyelidiki Twitter untuk kemungkinan pelanggaran atau tidak. Jika ya, FTC berhak meminta dokumen dan memecat karyawan.
Twitter membayar denda US$150 juta pada bulan Mei karena melanggar perintah persetujuan 2011 dan versi terbarunya menetapkan prosedur baru yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan program perlindungan privasi yang ditingkatkan serta meningkatkan keamanan informasi.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV/Associated Press