Bos Junta Militer Myanmar Incar Kursi Presiden pada Pemilu Mendatang
Kompas dunia | 30 Oktober 2022, 21:36 WIBYANGON, KOMPAS.TV - Meskipun tidak pernah keluar dan mengatakannya di depan umum, bos junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, sudah lama bermimpi untuk menjadi presiden.
Demikian diungkapkan pejabat militer yang dekat dengannya seperti dilaporkan Nikkei Asia, Sabtu (29/10/2022).
Kini, mimpi itu tampaknya akan segera menjadi kenyataan karena partai yang didukung militer mulai bergerak memantapkan posisinya menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada Agustus 2023.
Ditanya tentang apakah Min Aung Hlaing memiliki ambisi menjadi presiden, pejabat militer itu menjawab, "Itulah tujuan dan impiannya. Dia pasti akan mewujudkannya."
Presiden Myanmar dipilih oleh legislator majelis tinggi dan rendah.
Ini berarti pemilu berikutnya, yang akan menentukan siapa yang duduk di 75 persen kursi yang tidak dialokasikan untuk militer, akan menjadi kunci ambisi Min Aung Hlaing.
Jika dia dapat mengamankan mayoritas antara penunjukan militer dan anggota Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, ada kemungkinan besar dia akan memenangi kursi kepresidenan.
Baca Juga: Menlu RI Sebut Masalah Myanmar Hanya Bisa Diselesaikan Rakyatnya Sendiri: Tugas ASEAN Memfasilitasi
Sementara itu, Min Aung Hlaing juga meningkatkan tekanan pada gerakan pro-demokrasi.
Dia memutuskan untuk tidak membubarkan NLD, yang kemungkinan akan memberikan legitimasi pada pemilu.
Tapi Suu Kyi dihukum penjara karena beberapa kejahatan termasuk korupsi dan dijatuhi hukuman total 26 tahun penjara sejauh ini.
Beberapa anggota NLD berpangkat tinggi telah meninggalkan Myanmar dan mendirikan pemerintahan bayangan di pengasingan.
Kelompok ini diperkirakan tidak akan mengakui hasil pemilu yang digelar militer sebagai protes atas tindakan militer yang membatalkan hasil pemilu tahun 2020. Banyak pendukung NLD berkemungkinan akan memboikot pemilu yang akan datang.
NLD menolak untuk ambil bagian dalam pemilihan tahun 2010, yang diadakan menjelang akhir pemerintahan militer Myanmar sebelumnya, dengan alasan konstitusi dan proses pemilihan tidak demokratis.
Saat itu, USDP yang didukung militer akhirnya menang telak. Hasil serupa diperkirakan akan terjadi pada pemilu yang akan datang.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Nikkei Asia