> >

Kontroversial, Amerika Serikat Disarankan Akui Kemerdekaan Taiwan

Kompas dunia | 28 Agustus 2022, 11:58 WIB
Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) era Donald Trump, John Bolton saat berbicara di forum konservatif di negara bagian Maryland, AS pada 2017. (Sumber: Gage Skidmore via Wikimedia)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) disarankan untuk mengakui kemedekaan Taiwan, meski bakal menghadapi perseteruan dengan China.

Saran kontroversial itu diungkapkan Mantan Penasihat Keamanan Nasional era Donald Trump, John Bolton.

Hal ini jelas mengejutkan, karena AS terus mengungkapkan bahwa mereka memilih mengikuti kebijakan “Satu China”.

Namun, Bolton mengatakan sudah saatnya AS untuk mengambil langkah berbeda, apalagi Washington terlihat jelas memberikan dukungan ke Taiwan.

Baca Juga: Keki Karena AS Kembali Kirim Senator ke Taiwan, China Gelar Pasukan dan Latihan Militer Dadakan

“Kita harus menjelaskan ke China, bahwa kita menganggap Taiwan sebagai negara yang merdeka,” tuturnya dikutip dari ABC News.

“Saya pikir doktrin ambiguitas strategis (terhadap Taiwan) telah memenuhi tujuannya,” lanjut Bolton.

Ia menambahkan sudah waktunya AS untuk bertukar pengakuan diplomatik penuh, kedutaan besar, seluruh sembilan yard.

Untuk itu, ia berharap negara-negara lain juga mengikuti langkah yang sama.

Bolton menjabat di posisi teratas untuk beberapa presiden dari parttai Republik, termasuk Duta Besar AS untuk PBB di bawah George W Bush.

Ia juga selama 17 bulan bekerja untuk Trump, sebelum akhirnya berpisah karena perselisihan.

Baca Juga: Waduh, Truk Seruduk Pesta Jalanan di Belanda, Dua Orang Tewas

Bolton merupakan pengawas China yang konservatif, dan belak-blakan tentang kebangkitan China di masa lalu.

“Bukan Taiwan yang memprovokasi krisis ini. Tapi tekad China untuk menaklukkan Taiwan,” katanya.

China selama ini selalu menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari mereka, dan merupakan provinsi yang tengah kabur.

Namun, Taiwan selalu menegaskan bahwa mereka adalah negara yang merdeka dan berdaulat sejak perang sipil 1949.

Penulis : Haryo Jati Editor : Gading-Persada

Sumber : ABC News


TERBARU