Kasus Perceraian di Korea Utara Meningkat meski Prosesnya Sengaja Dipersulit, Dianggap Anti-Sosialis

KYONGSONG, KOMPAS.TV - Angka perceraian di Korea Utara dilaporkan semakin meningkat, meski negara sengaja mempersulit prosesnya.

Pemerintah Korea Utara menganggap perceraian adalah aksi anti-sosialis, sehingga mengambil langkah-langkah untuk mempersulit prosesnya.

Menurut sumber, banyak pasangan yang harus menunggu sekian tahun agar perpisahan mereka menjadi resmi.

“Akhir-akhir ini, perselisihan keluarga memburuk karena alasan ekonomi, dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat,” ujar seorang sumber yang merupakan warga Kyongsong di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, kepada Radio Free Asia.

Baca Juga: Korea Utara Klaim Sukses Tangani Covid-19, Catat Nol Kasus sejak Wabah Virus Corona Melanda Mei Lalu

“Namun, pihak otoritas tak memudahkan perizinan untuk bercerai,” tambahnya.

Sumber yang meminta anonimitas itu mengatakan, setiap lewat gedung pengadilan, dirinya selalu melihat belasan pria dan perempuan muda berkumpul di depan gerbang utama.

Menurutnya, kebanyakan dari mereka adalah pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai.

Sumber itu mengatakan, pengadilan Korea Utara biasanya tak mengabulkan perceraian, kecuali adanya alasan yang tak bisa dihindari.

Banyak dari pasangan yang sudah bertahun-tahun tak tinggal bersama, masih menunggu agar perceraian mereka diresmikan.

“Perceraian secara tradisional diakui sebagai tindakan anti-sosialis yang menciptakan keresahan,” kata sumber itu.

“Di sini, di Korea Utara mereka bersikeras menjalani gaya hidup sosialis, yang mencakup revolusi rumah,” tambahnya, tanpa merinci bagaimana mempertahankan pernikahan yang tidak bahagia dianggap revolusioner.

Ia pun mengungkapkan menerima kabar yang mengejutkan dari seorang kenalannya mengenai bagaimana pengadilan Korea Utara menangani perceraian.

Baca Juga: Ada Spekulasi 75 Ribu Lebih Militer Rusia Tewas dan Terluka, Pakar Akademis Inggris: Putin Kalah!

“Suaminya adalah salah satu pejabat berpengaruh di pengadilan. Ia mengatakan jumlah kasus perceraian yang dapat ditangani di setiap pengadilan kota dan kabupaten, setiap tahunnya dibatasi berdasarkan ukuran populasi,” tutur sumber tersebut.

Ia mengatakan, Kyongsong yang memiliki populasi sekitar 106.000 orang, hanya bisa mengabulkan 40 kasus perceraian setiap tahun.

Menurutnya, jika pengadilan melebihi kuota sidang perceraian, itu akan dipertanyakan oleh pihak berwenang.

“Saya tahu pengadilan enggan menyetujui perceraian, tetapi mengejutkan mendengar pihak berwenang bahkan menetapkan jumlah persidangan perceraian,” tutur sumber itu.

Penulis : Haryo Jati Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Radio Free Asia