Marcos Jr Sahabat Erat China Segera Jadi Presiden Filipina, Sengketa Wilayah Mengintip di Tikungan
Kompas dunia | 31 Mei 2022, 18:00 WIBMANILA, KOMPAS.TV — Pemerintah Filipina, Selasa (31/5/2022), mengirim nota protes diplomatik terbaru kepada China atas perselisihan di Laut China Selatan.
Hal itu membuat masalah pelik lama kembali berkobar ketika presiden Filipina berikutnya bersiap untuk menjabat bulan depan, seperti laporan Associated Press, Selasa.
Filipina telah mengajukan ratusan protes diplomatik terhadap China dalam beberapa tahun terakhir atas apa yang dianggapnya sebagai tindakan agresi di perairan yang disengketakan, meskipun hubungan antara Beijing dan Manila membaik di bawah Presiden Rodrigo Duterte yang mengakhiri masa jabatan pada 30 Juni.
Konflik teritorial adalah salah satu tantangan utama yang akan dihadapi Presiden terpilih Ferdinand Marcos Jr. ketika ia menjabat setelah kemenangan telaknya dalam pemilihan umum pada 9 Mei lalu.
Dia mengatakan akan menggunakan cara diplomatik dengan China atas masalah ini, pendekatan yang sama yang diadopsi oleh Duterte, yang dikritik karena tidak mengambil sikap lebih agresif terhadap tindakan Beijing yang semakin tegas di perairan kaya sumber daya dan sibuk itu.
Departemen Luar Negeri (Deplu) Filipina, Selasa, mengatakan mereka mengajukan nota protes diplomatik atas tindakan China awal bulan ini yang memberlakukan larangan penangkapan ikan tahunan selama tiga setengah bulan di wilayah di perairan yang disengketakan, di mana "Filipina memiliki kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi."
Dikatakan larangan itu tidak terbatas pada kapal penangkap ikan China dan melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 serta keputusan pengadilan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim bersejarah besar Beijing di jalur air strategis dan menjunjung tinggi hak kedaulatan Filipina atas garis pantai kepulauan di dalam zona ekonomi eksklusif.
China tidak mengakui putusan arbitrase dan terus menentangnya.
Baca Juga: Presiden Terpilih Filipina Marcos Jr Pilih Intensifkan Hubungan Bilateral dengan China
Larangan China “tidak memiliki dasar hukum, merusak rasa saling percaya, percaya diri, dan rasa hormat yang seharusnya menopang hubungan bilateral,” kata Kemlu Filipina dalam sebuah pernyataan.
“Filipina mendesak China mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional” dan “berhenti melakukan tindakan ilegal,” termasuk “praktik tahunannya yang menyatakan larangan penangkapan ikan di wilayah yang jauh melampaui hak maritim China yang sah,” kata Deplu Filipina.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Associated Press