China Tuduh Amerika Serikat Memecah Belah Negara-Negara di Kawasan lewat Pembentukan IPEF

BEIJING, KOMPAS.TV - Beijing menuduh Washington menciptakan perpecahan dengan pembentukan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF) yang menurutnya memaksa negara-negara di kawasan untuk memilih antara Amerika Serikat dan China.

Seperti laporan Straits Times, Senin (23/5/2022), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, setiap upaya AS untuk memainkan "politik kubu-kubuan" di Asia-Pasifik, menciptakan versi lain NATO, atau mengobarkan Perang Dingin di sana, tidak akan berhasil.

"AS mencoba menggunakan kerangka kerja ini untuk mengisolasi China, tetapi pada akhirnya hanya akan mengisolasi dirinya sendiri," kata Wang pada konferensi pers reguler di Beijing, Senin.

IPEF diresmikan oleh Presiden AS Joe Biden di Tokyo pada Senin saat ia melakukan kunjungan resmi ke Jepang.

IPEF adalah bagian dari strategi pemerintahan Biden untuk meningkatkan keterlibatan ekonominya di Asia-Pasifik, setelah AS ditarik keluar oleh Donald Trump dari pakta perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada 2017.

Selain AS, 12 negara dilaporkan menjadi anggota IPEF, yaitu Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.

Baca Juga: Biden Umumkan Pembentukan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Beranggotakan 13 Negara, Termasuk Indonesia

Tidak seperti pakta perdagangan biasa, IPEF tidak akan memasukkan ketentuan untuk akses pasar. Sebaliknya, bertujuan untuk mengintegrasikan anggota melalui standar yang disepakati di empat bidang utama: ekonomi digital, rantai pasokan, infrastruktur energi bersih, dan langkah-langkah anti-korupsi.

Bert Hofman, direktur Institut Asia Timur di Universitas Nasional Singapura, menulis di Twitter, "Bagi saya, analogi terbaik (untuk IPEF) adalah Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah kelompok negara-negara yang berpikiran sama, dan menyusun mekanisme untuk menyepakati kode etik dan pedoman, yang kemudian dapat diikuti oleh masing-masing negara dalam undang-undang mereka sendiri."

Di bawah pemerintahan Biden, Washington memperkuat kemitraan untuk menghadapi China, dan IPEF secara luas dilihat sebagai upaya Biden menantang dominasi China dalam perdagangan dan ekonomi di kawasan itu.

"Poin yang sangat penting adalah, AS ingin membuat dan menetapkan standar baru untuk perdagangan di kawasan melalui kerangka kerja ini - ini jelas ditujukan untuk China," kata Profesor Zhu Feng, dekan Institut Hubungan Internasional di Universitas Nanjing.

"Apakah standar dalam kerangka ini akan menjadi kondisi baru atau hambatan baru bagi negara-negara untuk lebih mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan China?"

Baca Juga: Ini Fungsi dan Kerja Kerangka Ekonomi Baru di Indo-Pasifik IPEF yang Baru Saja Diumumkan Joe Biden

China memiliki hubungan perdagangan yang mendalam dengan banyak anggota awal IPEF, misalnya, di mana China adalah mitra dagang utama dari tujuh negara ASEAN yang menjadi anggota IPEF.

Semua anggota IPEF awal kecuali AS dan India juga merupakan anggota pakta perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang dipimpin ASEAN, di mana China juga menjadi bagiannya.

Bahwa negara-negara ini mendaftar ke IPEF juga menunjukkan kepada Beijing bahwa "pengaruh politik dan diplomatik Amerika jelas masih lebih besar daripada China untuk negara-negara ini", kata Prof Zhu.

Menjelang kunjungan Biden ke Asia, yang juga mencakup Korea Selatan, Beijing menuduh AS memainkan politik kubu-kubuan di wilayah tersebut. Ini mendasari kekhawatiran yang dimiliki Beijing tentang IPEF.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, tanpa menyebut nama IPEF, berjanji bahwa Beijing akan terus "memperluas keterbukaan tingkat tinggi, mempromosikan pembangunan Road and Belt Initiative yang berkualitas tinggi, memfasilitasi interkonektivitas Asia-Pasifik dan menjaga keamanan dan stabilitas rantai pasokan regional."

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Straits Times