UNHCR Kritik Langkah Pemerintah Inggris yang Kirim Pendatang Ilegal ke Rwanda
Kompas dunia | 16 April 2022, 04:45 WIB"Tetapi apa yang tidak dapat kami miliki, dan kami tidak dapat menerima, adalah orang-orang menyerahkan hidup mereka ke tangan geng-geng kriminal jahat ini, dan itulah mengapa kami pikir penting bagi kami untuk mengambil langkah-langkah ini.”
Para pengungsi yang tiba di Rwanda nantinya akan ditempatkan di hostel dan motel di Kigali sembari permohonan suaka mereka diperiksa.
Baca Juga: Pria Inggris Berjuang untuk Ukraina di Mariupol Menyerah ke Rusia, Kehabisan Makanan dan Amunisi
Kritik untuk Pemerintah Inggris
Akan tetapi, langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris ini mendapat banyak kritikan, salah satunya datang dari Human Rights Watch (HRW).
HRW menilai, Rwanda adalah negara yang tidak menghormati beberapa hak asasi manusia yang paling mendasar.
"Pengungsi telah dianiaya di Rwanda dan pemerintah, kadang-kadang menculik pengungsi Rwanda di luar negeri untuk membawa mereka pulang menghadapi persidangan dan perlakuan buruk," kata Lewis Mudge, direktur HRW Afrika Tengah.
Baca Juga: Situs Jual Beli Hasil Peretasan RaidForums Ditutup, Pendiri Ditangkap di Inggris
Kritik juga datang dari UNHCR yang menganggap langkah yang diputuskan Boris Johnson ini menjadikan para pencari suaka layaknya komoditas yang diperjualbelikan.
“Pengaturan seperti itu hanya mengalihkan tanggung jawab suaka, menghindari kewajiban internasional, dan bertentangan dengan isi dan semangat Konvensi Pengungsi,” kata Asisten Komisaris Tinggi UNHCR Gillian Triggs dikutip dari Associated Press.
“Orang-orang yang melarikan diri dari perang, konflik dan penganiayaan pantas mendapatkan kasih sayang dan empati. Mereka tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas dan dipindahkan ke luar negeri untuk diproses."
Sementara di Inggris, rencana itu menuai kritik keras dari partai-partai oposisi.
Partai Buruh mengatakan itu langkah yang membutuhkan biaya mahal dan bisa menjadi lahan pemerasan serta "tidak etis".
Ada pula anggapan, langkah yang dilakukan Boris Johnson ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politiknya.
Johnson menolak tuntutan untuk mengundurkan diri setelah didenda oleh polisi pekan ini karena menghadiri pesta di kantornya pada tahun 2020 yang melanggar aturan lockdown virus corona.
Baca Juga: Tikam Anggota Parlemen Inggris Raya hingga Tewas, Simpatisan ISIS Dihukum Seumur Hidup
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press/DW