> >

Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Ikuti Jejak Diktator Afrika?

Kompas dunia | 4 April 2022, 20:26 WIB
Ilustrasi. Presiden Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional APDESI Tahun 2022, Selasa (29/3/2022). Belakangan ini, mencuat wacana memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres/Ninuk)

KOMPAS.TV - Gaung wacana masa jabatan presiden tiga periode semakin mengemuka belakangan ini.

Pada akhir Maret lalu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyerukan perpanjangan masa jabatan presiden demi memilih Jokowi kembali.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden pun menuai kontroversi.

Kepada Kompas.com, Direktur Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Idil Akbar menyebut, wacana presiden tiga periode hanya “membuat gaduh” dan “berbahaya untuk demokrasi”.

Lalu, bagaimana dengan isu masa jabatan presiden melebihi tiga tahun di panggung internasional?

Kebanyakan negara demokratis membatasi masa jabatan presiden sampai dua periode, dengan batasan waktu per periode empat hingga tujuh tahun.

Akan tetapi, terdapat segelintir negara dengan status demokratis meragukan yang melebihi batasan dua periode.

Status demokratis meragukan yang dimaksud adalah negara itu memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi memiliki skor demokrasi buruk dan kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Bahkan, segelintir negara yang memutuskan tidak membatasi masa jabatan presiden cenderung terjerumus pada kediktatoran. 

Berkaca dari Benua Afrika

Per 2022, setidaknya masih ada sejumlah negara yang tidak membatasi masa jabatan presiden.

Beberapa negara di Afrika dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan tanpa batas, menandai fenomena politik menggelishakan di benua itu.

Baca Juga: PKS: Semoga Tidak Ada Anggaran Negara yang Digunakan untuk Isu Jokowi 3 Periode

Menurut Adem K. Abebe, pakar pemerintahan dari Universitas Pretoria Afrika Selatan, dalam tulisannya untuk The Conversation, sejarah politik Afrika dihantui era presiden seumur hidup yang muncul sejak negara-negara Afrika merdeka hingga 1990-an.

Upaya transisi ke iklim politik yang lebih demokratis memang terjadi, tetapi sebagian diktator enggan menyerahkan kekuasaannya.

Menurut Abebe, fenomena presiden seumur hidup pun menerakan efek destruktif bagi stabilitas negara, demokrasi, serta pertumbuhan sosial-ekonomi di Benua Afrika.

Dibandingkan seluruh dunia, Afrika memiliki banyak presiden yang berkuasa melampaui masa jabatan normal.

Tujuh dari 10 presiden dengan masa jabatan terlama di dunia ada di Afrika.

Beberapa dengan masa jabatan terpanjang adalah Presiden Kamerun Paul Biya yang berkuasa sejak 1982.

Kemudian Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yang berkuasa sejak 1979 dan Presiden Uganda Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni yang berkuasa sejak 1986.

Data Africa Center for Strategic Studies menunjukkan bahwa per 2018, terdapat 18 negara yang tidak tegas menetapkan batasan masa jabatan pemimpin negara.

Kondisi politik yang ditimbulkan pun tak menggembirakan: sepertiga dari 18 negara itu digerogoti konflik bersenjata.

Baca Juga: SMRC: Jokowi 3 Periode Hanya Didukung 5 Persen Responden

Uni Afrika sendiri sempat mengupayakan kebijakan untuk menetapkan batasan masa jabatan dua periode ke seluruh benua.

Namun, upaya ini gagal berkat penentangan dari kelompok negara yang dipimpin Uganda.

Abebe berpendapat, tanpa upaya yang dipimpin lembaga persatuan Afrika tersebut, Benua Hitam kemungkinan tak akan sepenuhnya lepas dari momok presiden seumur hidup menuju era demokrasi bebas.

Modus perpanjang masa jabatan dengan amandemen konstitusi

Masa jabatan Presiden Jokowi dibatasi oleh konstitusi Indonesia. Tepatnya Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden selama lima tahun dan maksimal dua periode sesuai amandemen pada 1999, setelah Reformasi.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


TERBARU