Jepang Pantau Penyelidikan WHO terhadap Direktur Regional yang Dituding Rasis dan Rendahkan Staf
Kompas dunia | 28 Januari 2022, 17:36 WIBTOKYO, KOMPAS.TV — Pemerintah Jepang hari Jumat (28/1/2022) mengatakan akan memantau dengan hati-hati penyelidikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO berdasarkan keluhan staf atas rasisme dan pelecehan serta kekasaran pejabat tinggi Jepang di badan tersebut. Namun, dilansir dari Associated Press, pemerintah Jepang membantah telah menerima informasi vaksin sensitif secara tidak pantas dari WHO.
Staf WHO wilayah Pasifik Barat menuduh Dr. Takeshi Kasai, direktur regional WHO untuk Pasifik Barat, terlibat dalam perilaku yang tidak etis, rasis dan kasar, sehingga merusak upaya mereka untuk mengekang pandemi virus Corona, menurut pengaduan internal WHO yang diajukan Oktober lalu.
Keluhan tersebut juga dikirim melalui surel ke para pemimpin senior WHO minggu lalu dan menggambarkan “atmosfer beracun” dengan “budaya intimidasi sistemik” di kantor pusat regional WHO di Filipina.
Rekaman yang diperoleh The Associated Press juga menunjukkan bahwa Kasai, yang mengepalai wilayah yang luas yang mencakup China dan Jepang, membuat pernyataan yang menghina stafnya selama pertemuan berdasarkan kebangsaan.
Kasai membantah tuduhan itu.
Koichiro Matsumoto, wakil sekretaris Kabinet untuk urusan publik di Kantor Perdana Menteri Jepang, mengatakan kepada AP pada Jumat (28/1/2022), pemerintah Jepang memahami WHO akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan Jepang berencana untuk mengamati penyelidikan WHO dengan penuh kehati-hatian.
Matsumoto membantah pemerintah Jepang secara tidak tepat menerima informasi sensitif tentang vaksin Covid-19 dari Kasai yang diduga diperoleh Kasai dengan menyalahgunakan posisinya.
“Tidak ada kebenaran (tuduhan) pemerintah Jepang secara tidak tepat menerima informasi sensitif terkait kontribusi vaksin kami,” kata Matsumoto.
Dia mengatakan, Jepang menganggap serius pentingnya menjaga akses yang sama dan adil ke vaksin yang aman, efektif dan berkualitas tinggi untuk semua negara dan wilayah, dan pemerintah Jepang memberikan dukungan melalui kerjasama dengan COVAX, program kerjasama yang didukung PBB yang dibentuk untuk memastikan negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki akses yang adil ke vaksin COVID-19.
Baca Juga: Staf WHO Wilayah Pasifik Barat Keluhkan Direkturnya Lakukan Rasisme, Intimidasi, dan Kasar
Sejak Juni 2021, Jepang menyediakan 42 juta dosis vaksin Covid-19, 17,6 juta dosis melalui COVAX dan 24,6 dosis melalui kesepakatan bilateral.
Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan, dirinya baru tahu tuduhan terhadap Kasai setelah membaca laporan media dan akan mencari pengarahan dari WHO.
Hunt menyarankan proses internal WHO untuk memeriksa tuduhan signifikan seperti itu, dan penyelidikan tersebut, menurutnya, akan mendapat manfaat dari semacam pengawasan eksternal WHO.
"Kami akan meminta saran independen dari WHO mengenai sifat dan tanggapan atas klaim ini," kata Hunt.
Di Jenewa, duta besar Inggris untuk PBB Simon Manley mengatakan tidak ada tempat untuk diskriminasi di WHO dan Inggris mengharapkan WHO untuk "menyelidiki dengan kuat semua tuduhan pelanggaran" dan untuk mendukung mereka yang terkena dampak.
"Oleh karena itu, kami akan memantau dengan cermat tanggapan WHO terhadap laporan-laporan ini dan terus mempertahankannya dengan standar etika tertinggi," kata Manley.
Baca Juga: Varian Omicron Berbahaya Bagi Mereka yang Belum Vaksinasi Covid-19, Kata WHO
Klaim rasisme dan pelecehan menambah serangkaian protes internal dari personel WHO tentang manajemen badan tersebut terhadap pandemi selama dua tahun terakhir, termasuk secara pribadi mengeluhkan penundaan pembagian informasi oleh China sambil secara terbuka memuji Beijing.
WHO sebelumnya menangani keluhan internal dari staf yang menuduh adanya rasisme sistemik, seksisme, dan masalah lain.
Direktur Jenderalnya Tedros Adhanom Ghebreyesus memerintahkan penyelidikan internal pada Januari 2019 untuk menilai tuduhan tersebut.
Tahun lalu, AP melaporkan manajemen senior WHO diberitahu tentang beberapa laporan pelecehan seksual yang melibatkan stafnya sendiri selama wabah Ebola di Kongo, tetapi gagal bertindak.
Staf WHO mengatakan mereka membawa keluhan mereka langsung ke pemerintah Australia untuk meminta bantuan karena pemerintah Australia dianggap sebagai salah satu negara anggota WHO yang paling berpengaruh di kawasan itu.
Oktober lalu, Naomi Dumbrell, direktur Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, menyarankan salah satu staf WHO dalam surel untuk menyampaikan keluhan mereka ke hotline integritas WHO.
Dia mengatakan para pejabat Australia akan "mengajukan keluhan secara langsung melalui saluran reguler kami dengan para pemimpin senior di WHO ... dan mencari jaminan mereka akan menangani dan mengambil tindakan cepat dan responsif," menurut email yang diperoleh AP.
Staf WHO mengatakan mereka belum diberitahu tentang penyelidikan atas berbagai tuduhan mereka sejak itu.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press