Ujaran Kebencian dan Glorifikasi Kejahatan Perang Meningkat di Bosnia dan Serbia, PBB Prihatin
Kompas dunia | 15 Januari 2022, 14:22 WIBThrossell memperingatkan, "retorika nasionalistis yang menghasut secara terus-menerus" berpotensi mengakibatkan ketegangan.
Baca Juga: Ramadan di Bosnia, Kisah Pekerja Tambang Batu Bara Menjalani Puasa Sambil Berjihad Mencari Nafkah
Bosnia saat ini sedang mengalami krisis politik terburuk sejak era 1990-an setelah warga etnis Serb memblokir pekerjaan pemerintah pusat.
Pemimpin warga etnis Serb di Bosnia, Milorad Dodik, juga mengancam akan menarik diri dari institusi-institusi pemerintah termasuk angkatan darat, kehakiman, dan sistem perpajakan.
Perjanjian Damai Dayton 1995 yang dimediasi Amerika Serikat (AS) mengakhiri perang selama 3,5 tahun di Bosnia.
Perjanjian itu juga mendirikan Bosnia-Herzegovina sebagai sebuah negara yang terdiri dari dua entitas yaitu federasi yang didominasi etnis Bosniak dan Kroat, dan Republika Srpska yang dijalankan warga Serb.
Dodik adalah anggota dari pihak Serb di kepresidenan tripartit Bosnia-Herzegovina.
Dia telah mengancam akan memisahkan Republika Srpska dari Bosnia-Herzegovina selama 15 tahun.
Akibat pernyataannya, AS menjatuhkan sanksi pada awal bulan ini terhadap Dodik yang diduga melakukan korupsi dan mengancam stabilitas dan integritas wilayah Bosnia-Herzegovina.
Dodik menolak sanksi tersebut yang menurutnya merupakan hasil lobi dari "sejumlah pejabat AS yang tidak setuju dengan visi Bosnia-Herzegovina yang saya punya dan yang ditandatangani pada 1995."
Baca Juga: Pulau Apung Sampah di Bosnia Bahayakan Lingkungan dan Manusia di Negara-Negara Balkan
Penulis : Edy A. Putra Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Al Jazeera