Junta Militer Myanmar Kembali Protes karena ASEAN Hanya Izinkan Pejabat Menengah Jadi Wakil di KTT

BANGKOK, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar kembali mengecam keputusan ASEAN yang menolak partisipasi pejabat politiknya dalam KTT pekan ini. Penolakan itu sama saja dengan meniadakan hak yang sama yang dinikmati negara anggota lainnya.

Seperti dilansir Straits Times, Senin (25/10/2021), dalam siaran pers yang diedarkan pada malam KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 yang dimulai pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta militer mengeluarkan pernyataan, “Myanmar sebagai negara anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN mendatang dan KTT terkait .... karena Piagam ASEAN menjamin kesetaraan semua negara anggota ASEAN dan dengan demikian tingkat keterwakilan yang sama di Pertemuan ASEAN dengan pijakan yang sama dengan sesama Negara Anggota ASEAN.”

Brunei Darussalam, ketua ASEAN tahun ini, secara efektif melarang pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk hadir di KTT ASEAN dengan mengirimkan undangan ke "perwakilan nonpolitik" dari Myanmar, menyusul keputusan pertemuan darurat menteri luar negeri pada 15 Oktober lalu.

Ini sebagai tanggapan atas sangat sedikitnya upaya junta militer mendorong dialog di dalam negeri di tengah krisis politik Myanmar.

Kementerian Luar Negeri junta militer Myanmar mengatakan, merendahkan partisipasi Myanmar dengan membatasi perwakilan negara menjadi hanya sekretaris tetap kementerian, melanggar piagam ASEAN.

Junta militer menambahkan pihaknya hanya akan menerima partisipasi "kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan tingkat menterinya" dan akan "mengejar proses hukum di bawah piagam ASEAN" untuk menyelesaikan perbedaan.

Baca Juga: Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Desak Pimpinan Junta Mundur dan Kembalikan Kekuasaan kepada Suu Kyi

Kebuntuan tersebut mengancam untuk menutupi proses KTT minggu ini, yang akan diadakan secara virtual.

Myanmar sekarang terjebak dalam kekerasan yang meningkat di tengah perlawanan luas terhadap kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi.

Para pemimpinnya, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, kini berada dalam tahanan rumah dan diadili atas tuduhan yang secara luas terlihat dirancang untuk menghalangi mereka dari politik.

Anggota parlemen yang digulingkan kini menyatukan diri di bawah pemerintahan bayangan bernama Pemerintahan Persatuan Nasional NUG yang menyaingi junta, untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai perwakilan sah Myanmar. NUG juga telah meminta untuk mewakili Myanmar di KTT Asean.

Junta militer yang menuduh maraknya kecurangan selama pemilihan Myanmar November lalu, menyebut NUG sebagai “kelompok teroris bersenjata” dan sudah menyampingkan negosiasi dengan NUG.

Junta militer juga melarang Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof, yang merupakan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, dari bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi.

Sebagai bagian dari “Konsensus Lima Poin” ASEAN yang disusun pada bulan April selama pertemuan darurat sebelumnya di hadapan Jenderal Min Aung Hlaing, Erywan akan melakukan perjalanan ke Myanmar untuk bertemu pemangku kepentingan politik utama guna mendorong dialog. Perjalanan itu belum terjadi.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Mulai Adem, Kini Nyatakan Komitmen atas 5 Poin Rencana ASEAN

Tidak jelas apa yang akan terjadi pada kantor utusan khusus tersebut setelah Kamboja mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada akhir KTT hari Kamis nanti.

Sementara ASEAN belum secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar yang sah, para menteri dan pegawai negeri sipil di bawah kendali junta sejauh ini diizinkan untuk mengambil bagian dalam pertemuan resmi ASEAN.

Junta militer, pada gilirannya, menggunakan gambar-gambar dari pertemuan semacam itu untuk memperkuat legitimasinya.

Diskusi tentang status Myanmar memicu gesekan di ASEAN, yang secara tradisional membuat keputusan melalui konsensus.

Amerika Serikat pekan lalu menyebut keputusan ASEAN untuk melarang Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT sepenuhnya patut dan dibenarkan mempertimbangkan keadaan dan berbagai hal yang melingkupi saat ini.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Straits Times